Sidoarjo, Kabarterdepan.com – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar retret intensif bagi seluruh kepala desa (kades) se-Kabupaten Sidoarjo di Puslat Rindam V/Brawijaya Malang selama tiga hari, 3–5 Desember 2025.
Ratusan kades tersebut digembleng langsung oleh pelatih TNI Rindam V/Brawijaya serta dibekali materi antikorupsi oleh Polresta Sidoarjo, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/12/2025).
Program yang bertajuk Desa Beraksi atau Desa Bersih dan Anti Korupsi ini menjadi langkah strategis Pemkab Sidoarjo untuk memperkuat integritas, profesionalitas, dan kapasitas para pemimpin desa, sekaligus menutup celah praktik korupsi di tingkat pemerintahan paling bawah.
Bupati Subandi Tekankan Integritas dan Reformasi Tata Kelola
Bupati Sidoarjo Subandi secara resmi membuka pelatihan tersebut pada Rabu (3/12/2025). Ia menegaskan bahwa Desa Beraksi adalah bentuk komitmen daerah dalam mendorong tata kelola desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Program ini selaras dengan kebijakan nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Pencegahan harus dimulai dari penguatan tata kelola dan partisipasi masyarakat,” tegasnya.
Subandi menekankan bahwa Desa Beraksi bukan sekadar jargon, tetapi kewajiban moral dan administratif yang harus direalisasikan bersama.
Tiga Fokus Utama: Transparansi, Partisipasi, dan Penguatan SDM
Ia menyampaikan tiga poin penting yang wajib menjadi fokus para kades:
1. Transparansi dan Akuntabilitas
Bupati meminta seluruh proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan kegiatan desa dilakukan secara terbuka dan terdokumentasi dengan baik.
“Laporan keuangan dan penggunaan anggaran wajib dapat diakses oleh masyarakat dan aparat pengawas,” ujarnya.
2. Partisipasi Masyarakat
Pemerintah desa diminta melibatkan warga dalam setiap tahap perencanaan dan pengawasan agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
3. Penguatan Kapasitas Aparatur Desa
Subandi menekankan pentingnya peningkatan kompetensi perangkat desa, mulai dari administrasi, pengelolaan keuangan, hingga etika publik. Pelatihan dan retret seperti ini disebut sebagai salah satu sarana utama untuk memperkuat kapasitas tersebut.
Ia juga menegaskan kembali bahwa retret Desa Beraksi adalah bagian dari komitmen memperkuat integritas pemerintahan desa.
Ia meminta para kades meningkatkan kedisiplinan, etos kerja, serta memastikan tidak ada ruang bagi penyalahgunaan wewenang.
“Setiap bentuk penyalahgunaan anggaran, kolusi, atau nepotisme akan ditindak sesuai hukum. Pemerintah kabupaten akan memperkuat mekanisme pengawasan, pelaporan, hingga sanksi untuk menjaga integritas pemerintahan desa,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh kades menjalani pelatihan dengan sungguh-sungguh dan menerapkan ilmu yang diperoleh ketika kembali ke desa masing-masing.
“Jadilah teladan bagi masyarakat. Bersama kita wujudkan desa yang bersih, akuntabel, dan berdaya demi kesejahteraan warga Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya. (zal)
