Dalam ruang demokrasi, pers kerap disebut sebagai pilar keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang berfungsi menjaga keseimbangan kekuasaan.
Tugasnya bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan juga menjadi pengawas kekuasaan, pelindung kepentingan publik, dan penegak kebenaran.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan, pers tidak selalu berada pada posisi ideal itu.
Ada media yang tampil kritis, berani menggonggong ketika melihat ketidakberesan, bahkan berani menggigit jika kepentingan rakyat dilanggar. Itulah jurnalisme watchdog.
Sebaliknya, ada pula media yang jinak, tunduk, dan lebih sibuk menyenangkan penguasa maupun pemilik modal. Inilah yang disebut jurnalisme lapdog.
Dua wajah jurnalisme ini, lapdog journalism dan watchdog journalism, merefleksikan perdebatan klasik tentang independensi, integritas, dan peran media dalam demokrasi.
Jurnalisme Lapdog: Pers yang Kehilangan Taring
Istilah lapdog berasal dari metafora “anjing peliharaan,” yang lebih banyak duduk manis di pangkuan majikannya, tunduk, dan tidak pernah menggonggong.
Dalam konteks pers, jurnalisme lapdog merujuk pada media yang berperan sebagai corong kekuasaan, sekadar penyambung lidah penguasa atau pemilik modal, tanpa keberanian untuk mengkritisi atau menggugat.
Jurnalisme lapdog itu ibarat anjing peliharaan, yang patuh, jinak, dan hanya duduk manis di pangkuan majikannya. Media semacam ini lebih mirip corong humas ketimbang penjaga demokrasi.
Beritanya seremonial, isinya penuh puja-puji, minim kritik, dan nyaris tanpa investigasi. Alih-alih mengungkap fakta yang merugikan rakyat, media lapdog justru sibuk menjaga citra penguasa.
Ketergantungan pada iklan pemerintah atau sponsor bisnis membuat redaksi kehilangan independensinya.
Dampaknya jelas, publik kehilangan informasi kritis, sementara demokrasi kehilangan kontrol sosial.
Ciri-ciri Jurnalisme Lapdog
1. Tunduk pada Kekuasaan – Memberitakan pemerintah, pejabat, atau pemilik modal secara positif tanpa keberimbangan.
2. Minim Investigasi – Enggan membongkar skandal atau penyalahgunaan wewenang karena takut mengganggu kepentingan tertentu.
3. Framing Bias – Pemberitaan seremonial yang lebih menyerupai humas atau PR.
4. Ketergantungan Ekonomi – Bergantung pada iklan, sponsor, atau anggaran pemerintah.
5. Mengabaikan Kepentingan Publik – Publik kehilangan informasi kritis yang seharusnya mereka dapatkan.
Dampak Lapdog Jurnalisme
- Mengikis kepercayaan publik terhadap media.
- Membiarkan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang tanpa kontrol.
- Melemahkan demokrasi karena pers kehilangan fungsi sebagai pengawas.
Jurnalisme Watchdog: Pers yang Mengawal Demokrasi
Berbeda dengan lapdog, watchdog journalism mengambil metafora “anjing penjaga” yang waspada, menggonggong ketika ada bahaya, bahkan berani menggigit ketika kepentingan publik terancam.
Jurnalisme watchdog menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kekuasaan, serta menjalankan fungsi kontrol sosial dengan investigasi mendalam, kritik tajam, dan liputan yang berimbang.
Jurnalisme watchdog tidak hanya melaporkan peristiwa, tetapi juga menyelami, menggali, dan menginvestigasi. Ia menghadirkan liputan berimbang, berbasis data, dan menempatkan kepentingan publik di atas segalanya.
Konsekuensinya, jurnalisme watchdog sering berhadapan dengan tekanan politik, ancaman hukum, bahkan intimidasi fisik. Namun, justru keberanian itu yang membuat demokrasi tetap hidup.
Ciri-ciri Jurnalisme Watchdog
1. Kritis terhadap Kekuasaan – Tidak takut mengungkap kelemahan pemerintah atau korporasi.
2. Investigatif dan Mendalam – Menggali fakta tersembunyi melalui riset dan sumber yang beragam.
3. Berimbang – Memberi ruang pada semua pihak agar publik mendapat gambaran utuh.
4. Independen – Tidak tunduk pada intervensi politik maupun kepentingan bisnis.
5. Berorientasi Publik – Menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat utama informasi.
Dampak Jurnalisme Watchdog
- Memperkuat transparansi dan akuntabilitas kekuasaan.
- Menumbuhkan literasi politik masyarakat.
- Menguatkan demokrasi melalui kontrol yang sehat terhadap pemerintah dan elite.
Dua Wajah Pers: Mana yang Kita Pilih?
Jurnalisme Lapdog
Sikap terhadap kekuasaan : Jinak, tunduk, jadi corong Kritis, independen, berani mengungkap
Jenis liputan : Seremonial, pencitraan Investigatif, mendalam, berbasis data
Kepentingan utama : Penguasa dan pemilik modal
Dampak pada demokrasi : Melemahkan, menciptakan apatisme Menguatkan, menjaga transparansi
Jurnalisme Watchdog
Sikap terhadap kekuasaan : Kristis, independen, berani mengungkap
Jenis liputan : Investigatif, mendalam, berbasis data
Kepentingan utama : Publik
Dampak pada demokrasi : menguatkan, menjaga transparansi
Relevansi di Indonesia
Fenomena jurnalisme lapdog masih nyata di negeri ini. Media yang mestinya tajam dan kritis, justru banyak yang terjebak menjadi “corong kekuasaan.”
Sementara itu, media yang berani mengusung jurnalisme watchdog harus siap menanggung risiko: iklan dicabut, berita diblokir, atau jurnalisnya berhadapan dengan tekanan hukum.
Namun, jika pers terus memilih jalan jinak, demokrasi hanya akan menjadi formalitas tanpa substansi. Sebaliknya, jika pers tetap kritis dan berani, kepercayaan publik akan tumbuh, dan kekuasaan tidak akan bisa semena-mena.
Pertanyaan penting bagi kita
Mau menjadi media yang jinak atau media yang berani?
Apakah kita sekadar lapdog yang setia menemani penguasa, atau watchdog yang menjaga kepentingan rakyat?
Sejarah menunjukkan, demokrasi hanya bisa bertahan jika pers berdiri tegak di garis kritis. Karena pada akhirnya, jurnalisme watchdog bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan bangsa.
