Kota Mojokerto, Kabarterdepan.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto mempertegas komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan secara signifikan menekan angka pengangguran di wilayahnya. Upaya ini diwujudkan melalui optimalisasi program yang didanai oleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari (Ning Ita), saat membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Program Kegiatan DBHCHT Tahun 2025 di Ayola Sunrise Hotel, Selasa (30/9).
Wali Kota Mojokerto: Pelatihan Kompetensi Berbuah Hasil Nyata
Salah satu fokus utama penggunaan dana DBHCHT di Kota Mojokerto adalah untuk pelatihan berbasis kompetensi. Program ini dilaksanakan Pemkot Mojokerto melalui kerja sama strategis dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Jabon.
Wali Kota Ika Puspitasari menyampaikan hasil yang sangat menggembirakan dari program pelatihan ini. Data menunjukkan bahwa sekitar 70 persen dari total peserta yang telah mendapatkan fasilitasi pelatihan kini telah berhasil bekerja.
“Dari yang sudah mendapatkan fasilitasi Pemkot, 70 persen di antaranya sudah bekerja. Berarti ini sukses. Mayoritas mereka menjadi wirausaha, kemudian ada yang diterima di UMKM, retail, maupun badan usaha lainnya. PR kita sekarang adalah yang 30 persen ini,” jelasnya.
Ning Ita, menekankan bahwa tantangan ke depan adalah mengurangi jumlah 30 persen peserta yang belum terserap kerja. Untuk itu, Pemkot Mojokerto berencana menggelar job fair kembali pada tahun depan sebagai upaya memperluas akses pencari kerja.
“Kami berharap jangan pilih-pilih pekerjaan. Selama itu mampu dilakukan dan sesuai keterampilan, ambil saja kesempatan. Apalagi bagi usia muda, perbanyak pengalaman dulu. Jangan berharap langsung dapat jabatan strategis dengan gaji besar,” pesannya.
Ia menambahkan, Pemkot Mojokerto secara rutin mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan job fair dan pelatihan keterampilan setiap tahun. Lebih dari 200 warga usia kerja difasilitasi untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi sesuai minat, dengan tujuan menambah skill agar siap memasuki dunia kerja.
“Pemerintah kota hadir memberikan fasilitasi kepada warga, supaya tidak ada yang menganggur. Kami ingin kesejahteraan masyarakat meningkat, sehingga beban daerah juga berkurang. Itulah mengapa kami menyediakan fasilitas berupa job fair maupun pelatihan berbasis kompetensi,” tegasnya.
Melalui monitoring dan evaluasi ini, Pemkot Mojokerto berharap penggunaan DBHCHT dapat semakin tepat sasaran dan berkontribusi nyata dalam menekan angka pengangguran terbuka di Kota Mojokerto. (*)
