Kota Madiun, Kabarterdepan.com – Pasca penangkapan Wali Kota Madiun Maidi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari Senin (19/1/2026) kemarin memantik beragam reaksi dari warganet.
Pada sejumlah unggahan postingan di berbagai platform media sosial baik Instagram, X , dan Tiktok tidak sedikit yang menyayangkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut. Namun, disisi lain cukup banyak juga yang mendukung langkah KPK dalam pemberantasan.
Beragamnya reaksi warganet menunjukkan kuatnya polarisasi opini publik terhadap kasus hukum yang menjerat kepala daerah. Di satu sisi, sebagian masyarakat masih menilai kinerja pembangunan sebagai tolok ukur utama kepemimpinan Maidi.
Namun di sisi lain, publik juga menegaskan bahwa capaian pembangunan tidak dapat dijadikan pembenaran atas dugaan pelanggaran hukum, terlebih yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Seperti unggahan di salah satu akun milik ms.ajiee yang mendapat ratusan komentar dari warganet diantaranya
milik Puspitaadya yang berkomentar tentang kemajuan Kota Madiun saat dipimpin Maidi dan mengatakan jika CSR harusnya saling menguntungkan.
Warganet lainnya menyayangkan penangkapan Wali Kota Madiun dengan alasan capaian pembangunan Kota Madiun yang dinilai mengalami kemajuan. “Baru kali ini aku dengar ada kasus korupsi, tapi ikut sedih mendengarnya,” komentar akun Ajeng Fatma.
Warganet Dukung Penangkapan Wali Kota Madiun
Namun, ada pula warganet yang justru menyampaikan apresiasi atas penangkapan Maidi. Salah satunya disampaikan akun Dinakrisnamukti yang menuliskan komentar bernada sindiran,
“Kerjanya memang bagus, tapi korupsi tetap tidak bisa dibenarkan. Biaya Pilkada sangat mahal. Kalau hanya mengandalkan gaji dan tunjangan jelas tidak akan balik modal. Satu-satunya solusi ya korupsi,” tulisnya.
Komentar pedas juga dilontarkan akun Topikri yang mengatakan sebenarnya kita juga salah kalau sepenuhnya menyalahkan pelaku korupsi. Kalau saat Pilkada masih ikut mengedarkan dan menerima amplop dari para calon karena secara tidak sadar dan tidak langsung kita sendirilah yang membuka pintu untuk para calon melakukan Korupsi jika terpilih nantinya.
Komentar in melihatkan jika isu mahalnya biaya politik kembali mencuat dalam diskursus publik menyusul penangkapan Maidi sehingga sejumlah warganet menyinggung bahwa tingginya ongkos Pilkada kerap menjadi pintu masuk praktik korupsi di daerah.
Dalam video yang beredar, Maidi tampak menyampaikan pesan kepada publik bahwa dirinya tidak akan lelah membangun Kota Madiun.
“Kalau ada kekurangan, doakan saya sehat,” kata Maidi di sela-sela penangkapan.
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 15 orang, termasuk Maidi, yang kemudian dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. OTT ini dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan dugaan korupsi yang melibatkan dana publik yang semestinya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, hingga berita ini diturunkan masih belum memberikan keterangan terkait penangkapan tersebut. Upaya konfirmasi telah dilakukan melalui pesan WhatsApp, namun belum mendapat respons.
Kasus penangkapan Wali Kota Madiun ini kembali menjadi pengingat bahwa jabatan publik memiliki konsekuensi moral dan hukum yang tinggi. Reaksi warganet yang beragam mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu integritas pejabat publik, sekaligus harapan agar upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan secara konsisten. (Ririn)
