Surabaya, Kabarterdepan.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mendorong penerapan parkir digital non tunai sebagai upaya memberikan kemudahan transaksi sekaligus mencegah praktik pungutan liar oleh oknum juru parkir (jukir).
Pemkot Surabaya Dorong Pemanfaatan Non-Tunai
Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan dirinya meminta kepada masyarakat untuk mendukung program ini dengan memanfaatkan pembayaran non tunai. Sistem non-tunai diterapkan agar tidak ada lagi praktik pembayaran parkir yang tidak sesuai ketentuan, termasuk pemaksaan tarif.
“Parkir non-tunai sudah jalan. Maka saya mohon warga Surabaya, kalau membayar, itu saya imbau untuk non-tunai,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi, Selasa (5/1/2026).
Dirinya menegaskan kepada masyarakat jika ada jukir yang menolak pembayaran parkir dengan sistem non tunai, maka jangan ragu untuk melapor.
Untuk pelaporan dapat langsung dilakukan ke Satgas Anti-Preman, jika memang terbukti dirinya tidak ragu untuk mencopot jukir tersebut.
“Agar tidak ada lagi yang (misal) bayar tunai tapi dipaksa Rp10.000, tidak ada. Tolong laporkan ke Satgas Anti-Preman. Langsung kita ambil (jukirnya) kita ganti, kita copot,” tambahnya.
Meski demikian, Wali Kota Eri menegaskan bahwa pembayaran tunai tetap diperbolehkan karena penggunaan rupiah tidak boleh ditolak. Namun, ia mengingatkan agar warga tetap diberikan pilihan.
“Tapi kalau dia tetap membayar tunai, ya tetap boleh. Karena kan tidak boleh kita menolak rupiah. Tapi dengan catatan bahwa warga Surabaya punya pilihan untuk non-tunai,” paparnya.
Selain itu, Wali Kota Eri juga menekankan pentingnya pembayaran non-tunai untuk menghindari prasangka dan konflik di lapangan. Sistem tersebut juga bertujuan menghindari perselisihan terkait jumlah setoran parkir.
“Jadi, saya imbau untuk non-tunai, agar tidak ada siwak prasangka, tidak ada fitnah,” pungkasnya.
