Bekasi, kabarterdepan.com– Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono meresmikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Jatibening Baru, Pondokgede, Kota Bekasi, Sabtu (17/1/2026).
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan generasi bangsa, dan Pemerintah kota, mendukung kolaborasi pemerintah daerah, Kadin, yayasan, dan masyarakat dalam menjalankan program tersebut.” kata Tri Adhianto.
Arahan Wali Kota Bekasi
Tri mengingatkan bahwa dapur SPPG tidak boleh dijalankan seperti dapur komunitas berbasis swadaya. Pemerintah ingin memastikan mata rantai produksi makanan steril dari risiko.
“Kita tidak ingin ada kelalaian. Mulai dari bahan baku, proses memasak, hingga distribusi harus benar-benar sesuai standar,” Ia juga menyebut jika dikelola baik, dapur SPPG dapat membuka peluang ekonomi di tingkat kelurahan”tegasnya.
Peringatan Tri bukan tanpa alasan. Program MBG di beberapa daerah sempat dikritik karena mutu makanan beragam, hingga temuan soal bahan baku yang tak seragam dan kompetensi tenaga pengolah yang belum terstandardisasi.
Pemerintah pusat belakangan menerbitkan pedoman teknis, termasuk standar penyimpanan cold chain, rotasi stok, hingga pelatihan tata boga berbasis gizi.
Yang menarik dari dapur SPPG di Jatibening Baru bukan hanya jenis layanannya, tapi juga model organisasinya. Dapur itu dioperasikan melalui kemitraan antara pemerintah daerah dan dunia usaha dengan menggunakan wadah yayasan.
Apresiasi Ketua Kadin
Ketua Kadin Kota Bekasi, Qadar Ruslan Siregar yang juga Ketua Yayasan Garuda Kota Bekasi menyebut skema itu sebagai bentuk respons dunia usaha terhadap program nasional MBG.
“Sebagai Ketua Kadin Kota Bekasi, kami merespons program MBG karena sifatnya nasional dan mulia. Mekanismenya melalui yayasan, sehingga kami membentuk Yayasan Garuda Kota Bekasi untuk ikut menyukseskan program ini,” ujarnya.
Model ini memberi ruang bagi dunia usaha untuk menyokong layanan sosial, tetapi juga membuka pertanyaan lanjutan soal tata kelola, akuntabilitas, dan distribusi manfaat ekonomi.
Ruslan mengurai tiga manfaat keberadaan dapur SPPG. Pertama, manfaat sosial berupa penyediaan makanan bergizi gratis. Kedua, manfaat ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja baru. Ketiga, pemanfaatan aset menganggur.
“Lokasi dapur SPPG Jatibening Baru memanfaatkan rumah milik mitra yang sebelumnya tidak digunakan. Satu dapur dapat menyerap sekitar 50 tenaga kerja dan seluruhnya berasal dari masyarakat setempat,” katanya.
Model ini secara tak langsung menghidupkan ekonomi lingkungan dari pemasok bahan baku, jasa tenaga kerja, hingga logistik transportasi.
Namun, penggunaan aset privat sebagai dapur publik lewat skema yayasan menempatkan program ini dalam zona yang membutuhkan pengawasan transparansi anggaran dan skema kontraktual. Apalagi program MBG digulirkan secara nasional dengan anggaran tak kecil.
Satu persoalan klasik pada program nasional adalah gap antara desain pusat dan implementasi daerah. Ruslan mengakui dapur SPPG masih dalam tahap adaptasi.
“Sebagai program baru, pelaksanaan MBG masih membutuhkan konsolidasi dan koordinasi lintas sektor,” katanya.
Ia menyebut regulasi sudah lebih ketat, terutama terkait bahan baku dan proses memasak. Karena Ini penting demi menjamin keamanan dan kesehatan masyarakat penerima manfaat,” ucapnya. (Yanso)
