Cianjur, Kabarterdepan.com – Status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Kabupaten Cianjur kini berada dalam ancaman serius. Kebijakan pemerintah pusat yang mencoret sebanyak 120 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada awal 2026 menambah daftar panjang warga yang kehilangan jaminan kesehatan. Jika diakumulasi dengan pencoretan tahun sebelumnya, total warga yang terhapus dari kepesertaan BPJS Kesehatan PBI pusat mencapai 240 ribu orang. Hal ini menjadi hal buruk bagi keberlangsungan masyarakat nantinya.
Kondisi ini berdampak langsung terhadap persentase kepesertaan aktif di Cianjur yang menjadi syarat utama mempertahankan predikat UHC Prioritas. Padahal sebelumnya, daerah ini telah berada pada posisi relatif aman dengan capaian kepesertaan mencapai 98 persen.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, I Made Setiawan, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menggelontorkan anggaran besar untuk menjaga status tersebut.
“Tahun lalu kami gelontorkan Rp 390 miliar lebih untuk memenuhi target minimal Prioritas Cianjur. Bahkan di akhir tahun kami tambah anggaran sampai Rp 7 miliar, karena ada sekitar 120 ribu peserta BPJS Kesehatan PBI yang pemerintah pusat coret,” ujar Made saat ditemui di Pendopo Cianjur, Rabu (11/2/2026).
Namun, tantangan kembali muncul pada awal Februari 2026 setelah adanya pemberitahuan pencoretan tambahan dari pemerintah pusat.
“Betul, jadi ada lagi penambahan. Tahun ini ada 120 ribu penerima lagi yang dicoret. Jadi total sudah 240 ribu orang yang keluar dari BPJS Kesehatan PBI pusat,” kata Made menambahkan.
Keaktifan Peserta UHC Terancam Turun
Menurut Made, pengurangan besar-besaran tersebut berpotensi menurunkan angka keaktifan peserta hingga di bawah ambang batas minimal yang ditetapkan BPJS Kesehatan. Untuk meraih dan mempertahankan status Universal Health Coverage Prioritas, keaktifan peserta harus berada di atas 80 persen.
“Kalau dikurangi 120 ribu peserta, maka jumlah kepesertaan di bawah 98 persen dan keaktifan hanya 78 persen, padahal minimalnya 80 persen agar bisa meraih Universal Health Coverage Prioritas Cianjur,” ungkapnya.
Jika kondisi ini tidak segera diatasi, bukan hanya status administratif yang terancam, tetapi juga akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
Dinas Kesehatan bersama pemerintah daerah kini melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Sosial guna mempertanyakan dasar penghapusan data secara masif tersebut. Pemkab Cianjur juga berencana mengusulkan pengalihan data agar warga yang benar-benar membutuhkan tetap terakomodasi dalam skema jaminan kesehatan.
“Kami upayakan agar tidak terjadi penurunan signifikan. Kalau memang pertimbangannya karena status ekonomi peserta, kami minta dialihkan ke warga lain yang memang belum terdaftar dan layak menerima,” tegas Made.
Namun demikian, jika solusi dari pusat tidak segera ditemukan, beban pembiayaan berpotensi beralih ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang tentu akan menambah tekanan fiskal.
Di tengah polemik tersebut, sejumlah warga mulai merasakan dampaknya secara langsung. Yanti (39), warga Kecamatan Warungkondang, mengaku kaget saat mengetahui kartu BPJS miliknya tidak lagi aktif ketika hendak berobat ke puskesmas.
“Saya baru tahu BPJS saya nonaktif waktu mau berobat anak saya yang demam tinggi. Katanya sudah tidak terdaftar lagi sebagai PBI. Padahal saya tidak pernah merasa mampu untuk bayar sendiri,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Dedi (45), buruh harian lepas di Kecamatan Pacet. Ia mengaku kini harus menunda pemeriksaan kesehatannya karena tidak memiliki biaya.
“Kami masyarakat kecil sangat bergantung pada BPJS PBI. Kalau dinonaktifkan begini, kami bingung harus bagaimana. Penghasilan tidak menentu, untuk makan saja pas-pasan,” katanya.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa penghapusan data tanpa sosialisasi dan verifikasi yang jelas dapat berdampak luas terhadap masyarakat rentan.
Dengan ancaman turunnya angka keaktifan peserta dan meningkatnya keluhan warga, masa depan status Universal Health Coverage Prioritas Cianjur kini berada di ujung tanduk. Pemerintah daerah pun dituntut bergerak cepat agar jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu tetap terjaga dan tidak menjadi korban kebijakan administratif semata.
Masyarakat berharap sosialisasi yang baik agra masyarakat mampu memperbaiki BPJS nya yang nonaktif. (Hasan)
Editor : Ririn W
