Blora, Kabarterdepan.com – Pembahasan APBD Blora 2026 memasuki babak krusial setelah pemerintah pusat memangkas dana transfer. DPRD Blora kini menata ulang skala prioritas anggaran.
Tahun ini, dinamika anggaran terasa lebih berat karena pemerintah pusat memangkas transfer daerah dalam jumlah yang dinilai cukup signifikan, sehingga Pemkab Blora harus melakukan penyesuaian di berbagai lini.
Ketua DPRD Blora, Mustofa, mengakui kondisi tersebut memaksa daerah bergerak lebih berhati-hati dalam menyusun anggaran.
“Karena adanya pemotongan transfer dari pusat, kita harus melakukan rasionalisasi dan lebih selektif. Prioritas utama tetap pada pemenuhan gaji pegawai negeri dan belanja rutin,” tegasnya, Selasa (18/11/2025).
Menurutnya, proses pembahasan anggaran tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. Penyesuaian harus diselaraskan dengan arah kebijakan pemerintah pusat, sekaligus memastikan program prioritas daerah tetap dapat dijalankan.
Target DPRD Blora
DPRD Blora menargetkan rangkaian pembahasan RAPBD 2026 tuntas dalam waktu dekat. Agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, persetujuan RAPBD, hingga jawaban bupati dijadwalkan rampung pada 29 November 2025.
“Insya Allah pada tanggal 29 November nanti, pandangan umum fraksi, persetujuan RAPBD, dan jawaban bupati akan kita selesaikan,” ujarnya.
Terkait program-program di luar belanja rutin, Mustofa menegaskan bahwa penyesuaian tetap akan dilakukan secara terukur.
“Yang penting belanja rutin dan gaji pegawai bisa terakomodir terlebih dahulu. Kegiatan lain akan disesuaikan dengan kebutuhan,” ungkapnya.
DPRD juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan memahami kondisi fiskal nasional yang berdampak hingga ke daerah. Penyesuaian anggaran, tegas mereka, dilakukan untuk menjaga stabilitas pelayanan publik serta memastikan program prioritas tetap berjalan. (Rengga)
