Sleman, kabarterdepan.com – Wakil Ketua Komisi B DPRD Sleman Surana menyebut hasil formulasi pemotongan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) untuk Kabupaten Sleman sebesar Rp253 miliar.
“Wacana dari 4 bulan lalu, saya dengar informasinya (pemotongan TKD) pertama Rp279 miliar Setelah formulasi baru, kedua updatennya Rp253 miliar,” katanya saat diwawancarai di Pasar Induk Godean Sleman, Rabu (22/10/2025).
Ia menyampaikan bahwa pemotongan tersebut merupakan konsekuensi dari penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum maksimal.
Oleh karena itu, ia berharap penyerapan Pendapatan tahun 2026 bisa lebih baik atau memaksimalkan sisa tahun 2025 untuk memenuhi target.
Pihaknya berupaya untuk memetakan berbagai elemen pendapatan yang selama ini belum tersentuh seperti retribusi Rusunawa dam PLN.
“PLN menagih dari masyarakat, 8 persen milik kita, sambungan baru maupun kali KWH, ada 8 persen setahun yang disetorkan ke kita, saat ini sudah Rp 149 miliar,” katanya.
Selain itu terdapat sumber pendapatan yang dari pajak Pendirian Bangunan Gedung (PBG) maupun Hak Guna Bangunan (HGB) yang masih terus berupaya untuk dikejar.
Dari sektor pariwisata, dirinya menyoroti sepinya event-event yang diselenggarakan di Bumi Sembada dalam pada tahun 2025.
“Ini mestinya bisa digalakkan lagi. Dulu sempat satu tahun 40 kali event, tapi itu perkembangan di Kaliurang pertumbuhanya bagus sekali, multi effectnya orang datang ke Sleman, nginepnya di Sleman, hotel juga laku di Sleman,” jelasnya.
Dengan adanya pemotongan TKD, disebutnya rasionalisasi menjadi konsekuensi yang mau tidak mau harus dilakukan.
Efisiensi DPRD Sleman
DPRD Sleman sendiri disebutnya turut mengencangkan ikat pinggang dengan melakukan rasioanaliasi mencapai Rp14 miliar dari target Rp37 miliar.
Oleh karena itu, perlu ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan.
“Karena rasionalisasi, semuanya harus mengencangkan ikat pinggang dan meningkatkan pendapatan,” katanya. (Hadid husaini)
