Blora,Kabarterdepan.com-Kesejahteraan masyarakat penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora menjadi fokus penting Bupati Blora Arief Rohman pada periode kedua 2025-2030.
Menurut Arief Rohman, dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam APBD 2025, digunakan untuk prioritas yang berorientasi pada peningkatan tiga poin itu.
“Perlu diperhatikan, kaitannya dengan prioritas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi ini perlu dipertahankan,” kata Bupati Blora pada Rakor Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) bersama seluruh perangkat daerah di Pendopo Kabupaten setempat, Senin (3/3/2025).
Selain itu, ia juga menekankan pada 100 hari pertama kepemimpinannya paska pelantikan. Ia menyebut adanya waktu untuk menyelaraskan anggaran dengan pencapaian visi-misi Pemkab Blora.
“Saya minta semua (pejabat ASN) mencatat dengan detail aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk mencapai target pembangunan,” ujar Bupati yang akrab disapa Mas Arief.
Lalu Bupati Arief berharap, seluruh ASN di lingkungan Pemkab Blora tetap semangat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat meskipun menghadapi tantangan efisiensi anggaran. “Ini bukan alasan untuk mengurangi semangat kita dalam melayani rakyat. Justru ini tantangan agar kita bekerja lebih inovatif dan solutif,” pungkasnya.
Terpisah, di kesempatan Rakor POK itu, Sekda Blora Komang Gede Irawadi, menegaskan kepada seluruh kepala Perangkat Daerah agar segera menyelesaikan laporan keuangan yang akan dilaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Menurut Komang, hal itu menjadi hal yang penting dalam rangka mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 tahun ini.
Disisilain, pada kesempatan yang sama, Kepala Bapperida Blora, Mahbub Djunaidi, memaparkan visi dan misi kepemimpinan baru yang tertuang dalam tema besar “Sesarengan mBangun Blora Maju dan Berkelanjutan.”
Dalam Visi dimaksud, ia menjelaskan terdapat enam misi. Diantaranya, pertama mewujudkan infrastruktur yang merata, berkualitas dan berkelanjutan. Lalu, kedua meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, ketiga dapat meningkatkan produktivitas daerah sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan investasi.
“Poin ke empat adalah mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif. Lalu, kelima memperkuat ketahanan sosial budaya, ekonomi dan ekologi. Terkahir, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, stabilitas ekonomi dan pembangunan berkesinambungan,” terang Mahbub dalam Rakor POK itu.
Dari enam misi tersebut, sambung Mahbub, dirumuskan 32 program prioritas yang terbagi dalam sektor infrastruktur, ekonomi, pembangunan manusia, serta tata kelola pemerintahan. “Selain program prioritas, ada program-program Quick Win yang akan dieksekusi dalam 100 hari pertama,” kata dia.(Fitri).
