Pekanbaru, Kabarterdepan.com – Tragedi memilukan dalam pesta pernikahan putra Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), dan Putri Karlina, Wakil Bupati Garut, yang menyebabkan tiga orang meninggal dunia akibat desak-desakan saat pembagian makanan di area publik, menjadi perhatian serius dari kalangan profesional keselamatan kerja dan keinsinyuran nasional.
Ir. Ulul Azmi, ST., M.Si., CST., IPM., ASEAN Eng., seorang praktisi keselamatan kerja nasional sekaligus tokoh insinyur Indonesia, menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Menurutnya, kejadian ini merupakan alarm besar terhadap lemahnya pengendalian keselamatan dalam pelaksanaan kegiatan publik berskala besar.
“Setiap kegiatan berskala besar harus dirancang berbasis risiko dan prinsip keselamatan yang terukur. Keselamatan publik bukan pilihan, tapi kewajiban,” tegas Ulul, Jumat (18/7/2025).
Dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dikenal lima tingkatan hirarki pengendalian bahaya yang wajib menjadi acuan utama, terutama dalam penyelenggaraan kegiatan publik yang melibatkan kerumunan.
1. Eliminasi – Menghilangkan potensi bahaya sejak tahap perencanaan.
2. Substitusi – Mengganti metode atau sistem berisiko tinggi dengan yang lebih aman.
3. Rekayasa teknis (engineering control) – Seperti pengaturan alur satu arah (one way traffic), zoning area sesuai kapasitas orang per meter persegi, pemasangan pagar modular, penempatan CCTV untuk pengawasan real-time, akses evakuasi melalui panic door, dan pencahayaan area minimal 300 lux.
4. Pengendalian administratif – Pengaturan waktu kedatangan, sistem kupon, pengeras suara untuk alur informasi, kehadiran petugas keamanan serta marshal lapangan.
5. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) – Rompi visibilitas tinggi, peluit, dan handy talky bagi petugas lapangan.
Menurut Ir. Ulul Azmi, rekayasa teknis harus menjadi prioritas utama karena menyentuh langsung pada sumber potensi bahaya. Namun, dalam banyak kegiatan sosial, aspek ini sering diabaikan.
“Rekayasa teknis harus menjadi prioritas utama karena menyentuh langsung pada sumber bahaya. Sayangnya, ini sering diabaikan dalam kegiatan sosial kita,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya dokumen kontrol keselamatan yang lengkap dan komprehensif, di antaranya HIRADC (Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Control), Event Safety Management Plan (ESMP), Layout Acara (zoning crowd control dan jalur evakuasi), Risk Register (daftar dan level risiko), Daily Safety Briefing Note, Emergency Response Plan, Checklist Kesiapan Acara dan SOP untuk Petugas Keamanan, Marshal, dan Evakuasi
Dokumen-dokumen ini, menurut Ulul, bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk tanggung jawab profesional dalam melindungi keselamatan publik. Ia menekankan bahwa simulasi (safety drill) sebelum hari H harus menjadi agenda wajib agar semua petugas memahami peran dan alurnya.
Di luar aspek teknis, Ir. Ulul Azmi juga menyoroti budaya masyarakat yang belum sepenuhnya tertib dan sadar keselamatan, khususnya minimnya budaya antre.
“Budaya antre bukan sekadar sopan santun, tapi bagian integral dari keselamatan kolektif. Tanpa disiplin, desak-desakan bisa jadi awal dari bencana,” ujar Ulul.
Sebagai Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Wilayah Riau, Ir. Ulul Azmi menegaskan bahwa tragedi dalam pesta rakyat ini, harus menjadi momentum kolektif untuk membangun budaya keselamatan dan memperkuat sistem pengendalian risiko berbasis ilmu, integritas, dan kesadaran sosial. Ia berharap seluruh keluarga korban diberi ketabahan, dan peristiwa ini menjadi pelajaran berharga agar tak terulang di masa depan. (FajarPR)
