Jakarta, Kabarterdepan.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa saat ini ada tiga opsi yang sedang dipertimbangkan terkait libur sekolah selama Ramadan. Opsi-opsi ini berdasarkan masukan dari masyarakat dan belum menjadi keputusan final.
Keputusan tentang hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat yang melibatkan beberapa kementerian, termasuk Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang akan dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Adapun ketiga opsi yang disampaikan Mu’ti adalah sebagai berikut :
1. Libur penuh selama satu bulan
Dalam opsi ini, siswa akan mendapatkan libur penuh selama bulan Ramadan. Meskipun libur, mereka tetap dapat mengikuti berbagai kegiatan keagamaan yang diadakan oleh masyarakat.
2. Libur sebagian waktu (paruh waktu)
Opsi kedua adalah memberikan libur di awal bulan Ramadan, yang biasanya berlangsung selama beberapa hari, dan juga memberikan libur menjelang Idul Fitri. Pada periode lainnya, siswa akan tetap mengikuti kegiatan belajar seperti biasa.
3. Tidak ada libur sama sekali
Opsi ketiga adalah siswa tetap masuk sekolah selama Ramadan, tanpa ada perubahan jadwal atau libur khusus.
Mu’ti menegaskan bahwa meskipun ada berbagai usulan dari masyarakat, keputusan akhir akan ditentukan dalam rapat lintas kementerian. Ia menilai adanya masukan dari masyarakat menunjukkan proses demokrasi yang sehat, di mana partisipasi publik menjadi bagian penting dalam pengambilan kebijakan.
Mengenai jadwal rapat tersebut, Mu’ti mengungkapkan bahwa rapat antara kementerian terkait mungkin akan dilaksanakan dalam waktu dekat, kemungkinan dalam minggu ini. Namun, ia juga menjelaskan bahwa Menteri Agama, yang sedang berada di Saudi Arabia untuk urusan haji, belum bisa mengikuti rapat tersebut.
Setelah rapat selesai dan keputusan tercapai, Kemendikdasmen akan segera mengumumkannya kepada publik, disertai dengan surat edaran yang akan diterbitkan oleh masing-masing kementerian terkait, sehingga keputusan yang diambil akan berlaku untuk semua sekolah dan madrasah secara serentak. (Tantri*)
