Grobogan, kabarterdepan.com –
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan menganggarkan 16 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tiap tahunnya untuk diberikan kepada seluruh desa yang ada di Grobogan.
APBD Kabupaten Grobogan sendiri sekitar Rp 2,8 Triliun, yang diberikan ke desa sekitar Rp 400 hingga Rp 500 miliar. Dari alokasi itu setiap desa mendapatkan nominal variatif yakni diangka Rp 800 juta, hingga Rp 1 Miliar.
Namun, pemanfaatan anggaran itu dinilai belum maksimal dalam mendukung prioritas pembangunan daerah.
Hal itu, diungkapkan Kabid Perencanaan dan Pengendalian Bappeda Grobogan Adityawarman, Kamis (7/11/2024).
Dikatakan, angka 16 persen tersebut dinilai masih belum maksimal untuk mendukung kinerjanya pemerintah desa. Selama ini, desa masih berfokus ke insfratruktur, berupa jalan, talut dan fisik lainnya.
“Padahal kinerja tidak semuanya harus fisik. Pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan juga menjadi fokus utama pemerintah daerah,” tuturnya.
Menurutnya, dari anggaran tersebut Pemkab berharap setiap desa dapat mendukung prioritas pembangunan daerah. Diantaranya, Indek Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pembangunan Terbuka (TPT), Pertumbuhan ekonomi, dan Kemiskinan.
“Angka IPM, TPT kita masih dibawah angka Provinsi maupun Nasional, ini yang harus kita (Pemkab) kejar,” kata Adit.
Selama ini, prioritas Kabupaten masih belum dimaksimalkan di setiap desa. Kebanyakan setiap desa hanya menganggarkan empat hingga delapan persen untuk prioritas pembangunan Kabupaten, sementara sisa dari anggaran tersebut diprioritaskan untuk insfratruktur.
“Saat ini ada delapan desa yang kita dorong menjadi pilot project. Kita harapkan prioritas pembangunan kabupaten akan menjadi 15 persen,” ujar Adit.
Pilot project delapan desa itu, diantaranya ada Desa Ngeluk, Kecamatan penawanangan. Desa Kmloko, Kecamatan Godong. Desa Penganten, Kecamatan Klambu. Desa Kronggen, Kecamatan Brati, Desa Nambuhan, Kecamatan Purwodadi. Desa Pamunggalan, Kecamatan Pulokulon. Desa Kropak, Kecamatan Wirosari. Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo.
Selanjutnya, Adit mengatakan agenda tersebut diberi nama Simfoni-Nada atau Singkronisasi Formulasi Prioritas Pembangunan Desa dengan Daerah. Artinya, di kegiatan-kegiatan desa dengan anggaran ratusan miliar dari APBD Kabupaten untuk didorong memprioritaskan pembangunan kabupaten.
“Setiap desa tidak harus sama, tergantung sasarannya.
menurutnya, sasaran itu berupa perbaikan fasilitas kesehatan, pendidikan, pengentasan ATS (Anak Tidak Sekolah, RTLH, wisata, maupun sektor yang lainya,” ujar Adit.
Ditambahkan, adanya inisiatif tersebut, menjadikan anggaran desa yang diberikan dari kabupaten akan diserap untuk pertumbuhan Sumber Daya Manusia (SDM).
Nantinya desa-desa yang terpilih menjadi pilot projek akan di dorong ke sektor yang mendukung pembangunan daerah.
“Target kita bertahap, tiap tahun satu kecamatan minimal bertambah 3 desa di 19 kecamatan,” pungkasnya. (Masrikin)
