Sleman, kabarterdepan.com – Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut perlu adanya reformasi dalam sistem penggajian anggota DPR.
Hal tersebut ia sampaikan di tengah kenaikan gaji DPR RI hingga Rp50 juta untuk tunjangan rumah dinas.
Aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa di Senayan, Jakarta disebutnya juga menjadi puncak gunung es sekaligus sinyal kekecewaan masyarakat kepada kepada lembaga legislatif tersebut.
“Kalau ada masalah koreksi masalahnya jangan dibiarkan begitu saja,” kata Anies Baswedan saat mengisi kuliah umum Notonagoro Public Lecturer di Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Selasa (26/8/2025).
Tingginya tunjangan tersebut dirasa kurang adil bagi sejumlah masyarakat terutama guru honorer yang mendapat upah yang jauh dari layak.
“Ini bukan hanya ketimpangan gaji anggota DPR dan guru honorer, tapi juga ASN secara komprehensif “ ujarnya.
Disebutnya, sistem legislatif saat ini sebagai tanggung jawab demokrasi. Jika ada masalah, ia meminta hal tersebut untuk diperbaiki.
“Banyak yang harus kita perbaiki. Tapi itu semua memerlukan proses, harus dikerjakan reformasi itu,” katanya.
“Sehingga ini momentumnya pemerintah menata kembali sistem penggajian supaya adil dan tunjangan kinerja mencerminkan kinerja,” kata Anies.
Ia melihat ketimpangan gaji anggota DPR dengan profesi lainya. Anies menyebut saat ini merupakan momentum yang tepat bagi pemerinta untuk melakukan reformasi sistem penggajian. (Hadid Husaini)
