Sragen, kabarterdepan.com – Pemerintah Kabupaten Sragen membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025/2026. Program ini menjadi peluang emas bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan dengan dukungan penuh dari negara.
Pendaftaran dibuka sejak 17 September hingga 17 Oktober 2025, dengan sasaran anak-anak usia 13–15 tahun untuk jenjang SMP, serta 16–18 tahun untuk jenjang SMA.
Namun, tidak semua anak bisa mendaftar. Calon siswa wajib terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai syarat utama.
Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Sragen, Cahyo Hendris Setiyawan, menegaskan bahwa penggunaan DTSEN bertujuan agar program ini tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.
“DTSEN menjadi acuan utama dalam menyeleksi calon siswa Sekolah Rakyat. Yang kami jaring adalah mereka yang masuk dalam desil 1 dan 2. Selain itu, kami juga menyisir anak-anak yang meski belum terdata dalam DTSEN, namun sangat membutuhkan pelayanan pendidikan,” jelas Cahyo, Senin (29/9/2025).
Sebagai informasi, DTSEN merupakan basis data resmi nasional yang digunakan pemerintah pusat hingga daerah untuk menyalurkan berbagai program perlindungan sosial, seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kini termasuk program Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat Sragen saat ini masih dalam tahap perintisan dan berlokasi di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) UPTD Disnaker Sragen.
Meskipun bersifat sementara, sekolah ini menyediakan berbagai fasilitas unggulan secara gratis, antara lain Asrama dan makan tiga kali sehari Pendidikan berbasis DNA Talent dan penguatan karakter.
Selain itu juga ada fasilitas Laptop untuk setiap siswa, seragam dan perlengkapan pribadi, Pendampingan profesional dan Fasilitas kesehatan.
Pendaftar Sekolah Rakyat
Dari informasi yang dihimpun kabarterdepan.com, jumlah pendaftar saat ini masih tergolong rendah. Dari kuota masing-masing 25 siswa untuk SMP dan SMA, baru tercatat 15 pendaftar SMP dan 8 pendaftar SMA.
Akan hal itu, Pemkab Sragen melalui Dinas Sosial selalu berkoordinasi dengan Koordinator Regional PKH Kementerian Sosial RI terkait percepatan verifikasi, dan asesmen dalam pemenuhan calon siswa baru Sekolah Rakyat.
Pemkab Sragen berharap program pendidikan inklusif ini dapat berjalan optimal dan tepat sasaran, serta menjadi upaya strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas.
Untuk jangka panjang, Sekolah Rakyat permanen direncanakan akan dibangun di Kecamatan Mondokan, yang ditargetkan dimulai pada tahun 2026. (Masrikin).
