IMM Toyota - Mojokerto
Kitoshindo
Birth Beyond

Soal Usulan Pilkada Dimajukan, ini Kata KPU

Avatar of Jurnalis : Erix - Editor : Yunan
Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari. (Instagram @kpu_ri)
Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari. (Instagram @kpu_ri)

Jakarta, KabarTerdepan.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pilkada ke Komisi II DPR RI. Usulan ini untuk mengubah jadwal pilkada serentak, yakni pilkada serentak dilakukan dimajukan pada September 2024, atau dua bulan lebih cepat dari yang ditentukan.

Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja (Raker) Komisi II DPR RI bersama KPU hingga Bawaslu, Rabu (20/9/2023) malam. Salah satu alasannya, kata Tito, untuk menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.

Responsive Images

Menyikapi usulan itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI angkat bicara. Menurut Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Pemilihan Legislatif (Pileg) akan diketahui hasilnya pada 20 Maret 2024 lalu menjadi landasan Pilkada nantinya.

“Pemungutan suara itu 14 Februari 2024. Menurut Undang-undang Pemilu, rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu secara rasional itu paling lama 35 hari ke depan setelah 14 Februari, itu jatuhnya kira-kira 20 Maret,” kata Hasyim kepada wartawan, Minggu (24/9/2023).

Pada tanggal 20 Maret itu, imbuh Hasyim Asy’ari, akan diketahui perolehan suara partai yang akan dijadikan patokan Pilkada. Sebagai informasi, pencalonan kepala daerah mirip pencalonan presiden, kandidat hanya bisa diusung oleh partai politik/gabungan partai politik yang memiliki 20 persen kursi di DPRD atau 25 persen suara sah dalam pileg sebelumnya. Ketentuan itu termaktub di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Sehingga tanggal 20 Maret itu bisa diketahui partai apa dapat suara berapa atau dapat kursi berapa di DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota. Karena itu akan dijadikan bekal untuk pencalonan dalam pilkada,” tambahnya.

Masih kata Hasyim Asy’ari, jika pencoblosan Pilkada benar menjadi September, maka 3 bulan sebelumnya atau pada Juni 2024 sudah ada pencalonan. Yang berarti, jelasnya, masih memenuhi waktu hasil perolehan suara partai sebagai syarat pencalonan pilkada.

“Kalo coblosannya jadi September, 3 bulan sebelumnya pada bulan Juni itu pencalonan, jadi masih memenuhi dari segi waktu tentang partai apa dapat suara atau dapat kursi berapa untuk syarat pencalonan dalam pilkada,” ucapnya.

Hasyim mengatakan berdasarkan pengalaman 2019, sengketa Pileg sebagian besar sengketa antarcalon dan bukan antarpartai. Jadi antarcalon di internal partai di dapil yang sama. Sehingga nantinya, tidak terlalu berpengaruh pada rekapitulasi perolehan suara partai.

“Sehingga kurang lebih kepastian tentang partai apa dapat suara atau dapat kursi berapa di DPRD mana sudah hampir dapat diketahui pada bulan Maret nanti,” ujarnya. (*)


Eksplorasi konten lain dari Kabar Terdepan

Mulai berlangganan untuk menerima artikel terbaru di email Anda.

Responsive Images

Tinggalkan komentar