Sleman, Kabar Terdepan.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mulai memaksimalkan pola pembiayaan melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai strategi percepatan pembangunan jangka panjang, khususnya dalam penyediaan fasilitas penerangan, Rabu (21/6/2026). Kecelakaan Maut di Jembatan Cungkuk Sleman, 2 Orang Meninggal Dunia
Kegiatan berlangsung di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sleman, Beran, Tridadi, dan dihadiri langsung oleh Bupati Harda Kiswaya bersama jajaran perangkat daerah terkait. Sejumlah narasumber hadir secara langsung maupun daring, termasuk perencana pembangunan dari Bappenas Astu Gagono, peneliti Pusat Studi Transportasi UGM Dewi Praseto Nugroho, serta EVP Corporate Secretary PT PII Yunan Novaris. https://jogja.antaranews.com/berita/797838/bupati-sleman-posbankum-permudah-masyarakat-akses-keadilan-dan-perlindungan-hukum
Program Sleman Dalane Alus – Sleman Dalane Padang
Bupati Sleman menekankan arah pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), terutama peningkatan kualitas infrastruktur melalui program Sleman Dalane Alus – Sleman Dalane Padang.
Berdasarkan data DPUPKP hingga November 2025, panjang jalan di Sleman mencapai 699,5 kilometer. Dengan jarak ideal antar titik lampu sekitar 40 meter, kebutuhan pencahayaan diperkirakan lebih dari 17 ribu unit. Namun hingga 2024, jumlah lampu yang terpasang baru sekitar 48 persen dari total kebutuhan. Untuk periode 2025–2026, pemerintah daerah merencanakan penambahan 949 unit baru.
“Masih ada kekurangan signifikan, karena hingga 2024 baru terpenuhi 48 persen,” jelas Harda. Saat ini, sekitar 8 ribu titik tambahan diperlukan dengan estimasi anggaran Rp162,7 miliar, belum termasuk biaya langganan listrik Rp45,6 miliar per tahun.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa penyediaan penerangan jalan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga tantangan pembiayaan yang membutuhkan strategi inovatif di tengah keterbatasan fiskal,” ujar Bupati Sleman.
KPBU sebagai Alternatif Pembiayaan
Menurut Harda, skema KPBU menjadi solusi pembiayaan infrastruktur yang efektif hingga 2029. Selain mempercepat pemasangan lampu, proyek ini mendorong penggunaan lampu LED hemat energi serta sistem pintar yang dapat mendeteksi dan merespons gangguan secara cepat.
Pemerataan cahaya memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan kenyamanan warga. “Cahaya jalan yang merata menekan risiko kecelakaan, mengurangi kriminalitas, dan mendukung aktivitas sosial, ekonomi, serta pariwisata malam hari,” kata Harda.
Skema DBFOM Menjamin Layanan Andal
Kepala Bappeda Sleman, Nur Fitri Handayani, menjelaskan bahwa KPBU menggunakan skema Design–Build–Finance–Operate–Maintain (DBFOM) dengan mekanisme pembayaran berbasis ketersediaan layanan.
“Dengan skema ini, pemerintah menjamin layanan tetap andal, sementara pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan dikelola badan usaha secara profesional,” ujar Nur Fitri.
Selain itu, Pemkab menekankan pentingnya pemeliharaan berkelanjutan pada seluruh titik lampu. Setiap unit akan rutin diperiksa agar tidak terjadi gangguan teknis yang menurunkan kualitas pencahayaan. Kerja sama dengan pihak swasta memastikan sistem penerangan publik tetap optimal, termasuk saat cuaca ekstrem atau gangguan listrik.
Teknologi pintar pada lampu LED memungkinkan pemantauan jarak jauh sehingga kerusakan atau lampu mati dapat diketahui secara real-time. Hal ini diharapkan meminimalkan risiko kecelakaan dan meningkatkan rasa aman warga saat beraktivitas malam hari. “Program ini juga mendorong penghematan energi karena lampu hemat listrik akan mengurangi beban anggaran listrik tahunan,” imbuhnya.
Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah lampu yang terpasang, tetapi juga pemerataan pencahayaan di seluruh wilayah Sleman, terutama di daerah rawan kecelakaan, pusat keramaian malam, dan jalur wisata. Dengan strategi ini, masyarakat diharapkan merasakan manfaat langsung berupa peningkatan keselamatan, kenyamanan, dan peluang ekonomi di malam hari.
Pemerintah juga membuka peluang bagi warga untuk ikut memantau kualitas fasilitas penerangan. Laporan gangguan atau kerusakan dapat disampaikan melalui aplikasi resmi, sehingga perbaikan bisa dilakukan lebih cepat. Program KPBU diharapkan tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga menumbuhkan budaya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga pencahayaan publik agar selalu aman dan andal hingga 2029.
Sementara itu, warga menyambut positif program KPBU untuk penerangan jalan ini.
“Sekarang malam hari jalan lebih terang, aman untuk anak-anak pulang sekolah dan warga yang beraktivitas,” kata Siti Nur, salah satu warga Tridadi.
Menurutnya, sebelumnya banyak titik gelap yang rawan kecelakaan dan kriminalitas. Terlebih, lampu LED hemat energi ini juga mengurangi biaya listrik. (Hadid)
