Jombang, Kabarterdepan.com – Sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Jombang. Mereka menuntut pada pemerintah pusat agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim dicopot dari jabatannya, Jumat (5/6/2024).
Puluhan massa aksi menggeruduk kantor wakil rakyat dengan mengendarai puluhan motor dan dua kendaraan roda dua, lengkap dengan pengeras suara.
Di depan kantor yang terletak di Jl. Wahid Hasyim tersebut puluhan massa aksi membentangkan poster bertuliskan nada protes terhadap Nadiem Makarim, Menteri Mendikbud Ristek RI.
Mereka silih berganti berorasi menyuarakan ketidakpuasan terhadap Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim. Warga menuntut agar Nadiem dicopot dari jabatannya akibat carut marut pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai merugikan banyak pihak.
Demonstrasi ini dipicu oleh berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan PPDB tahun ini, termasuk sistem zonasi yang dianggap tidak adil, serta banyaknya siswa yang tidak diterima di sekolah negeri meski memiliki nilai tinggi dan rumahnya dekat dengan sekolah.
Warga yang terdiri dari orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan aktivis pendidikan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar Nadiem Makarim segera dicopot dari jabatannya.
“Kita aksi hari ini karena ada persoalan carut marutnya dunia pendidikan ya. Dunia pendidikan ini luas, dan yang kita tuntut ini menteri Pendidikan Nadiem ini harus turun, karena (kinerjanya) tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat,” kata Koordinator aksi, Joko Fattah Rochim.
Lebih lanjut Joko Fattah mencontohkan, salah satu permasalahan yang kerap muncul di dunia pendidikan adalah saat proses PPDB.
“Yang paling parah itu tahun ini. Jadi dengan adanya zona ini, pelajar di beberapa desa tidak masuk (sekolah negeri) seperti di Desa Pulo, Kepatihan ini ya, termasuk Desa Jombang dan Candi Mulyo,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Cak Fattah itu menambahkan, akibat dari sistem zonasi yang diberlakukan pada sekolah-sekolah tersebut membuat para pelajar di Jombang tidak dapat meneruskan pendidikannya.
“Mereka (pelajar) gak bisa masuk karena zonanya, gak masuk ke SMP 1 gak bisa, ke SMA 2 dan SMA 3 gak bisa. Karena apa, jarak yang ditentukan oleh sistem zonasi itu, awal 10 kilometer, setelah itu satu jam berikutnya berubah, 1 kilometer, terus berubah lagi jadi 138 kilometer,” imbuhnya.
Dengan adanya kondisi ini, maka pelajar yang ada di beberapa Desa itu tidak bisa menjangkau sekolah yang diinginkan oleh para pelajar maupun orang tua.
Selain itu, sistem pendaftaran online yang sering mengalami kendala teknis juga menjadi salah satu penyebab utama kekecewaan warga. Massa aksi mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan PPDB dan mencari solusi yang lebih adil dan merata bagi seluruh siswa di Indonesia.
“Kami berharap pemerintah bisa lebih bijak dalam membuat kebijakan pendidikan. Sistem zonasi yang ada saat ini perlu dievaluasi dan diperbaiki agar tidak merugikan siswa berprestasi. Pendidikan adalah hak semua anak bangsa dan harus dijamin keadilannya,” tegas Cak Fattah. (Rebeca)
