Kota Mojokerto, Kabarterdepan.com – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya dalam acara silaturahmi bersama Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Pendapa Sabha, Rumah Rakyat, Kamis (24/4/2025).
“Kita memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, namun tujuan kita sama, yaitu melayani masyarakat. Maka, kita kuatkan komitmen itu melalui sinergi dengan secara intensif melakukan koordinasi,” ujarnya.
Silaturahmi tersebut bertujuan untuk mempererat sinergi antara Pemerintah Kota Mojokerto dengan para notaris serta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pemkot Mojokerto. Selain itu, sebagai upaya memperkuat koordinasi dan kerja sama antara pemerintah daerah serta para profesional di bidang pertanahan yang memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan wilayah dan pembangunan Kota Mojokerto.
Ajakan Pemkot Mojokerto
Wali kota yang akrab disapa Ning Ita juga mengajak seluruh anggota IPPAT untuk turut berkontribusi dalam mewujudkan salah satu dari Panca Cita Kota Mojokerto, khususnya cita keempat yang berfokus pada tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.
“Kalau investor nyaman, pembangunan bisa terus berlanjut. Maka dari itu, kami berharap dukungan penuh dari BPN dan IPPAT mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi memperkuat pelayanan publik,” tambahnya.
Sebagai langkah nyata dalam meningkatkan PAD, Pemkot Mojokerto akan memberikan stimulus berupa penghapusan sanksi administratif atas pajak daerah, serta potongan untuk tunggakan PBB sebelum tahun 2014, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terkait peralihan hak karena hibah dan pembagian hak bersama.
“Dengan adanya stimulus ini, kami berharap masyarakat semakin sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pembangunan Kota Mojokerto,” tutur Ning Ita.
Harapannya sinergi antara Pemkot Mojokerto dan para PPAT semakin solid guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan ramah investasi. (Riris*)
