Blora, Kabarterdepan.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT-RI), Komjen Pol Eddy Hartono, menegaskan bahwa kondisi Kabupaten Blora saat ini masih tergolong aman dari potensi sebaran jaringan terorisme.
Namun, ia mengingatkan agar seluruh unsur daerah tidak lengah dalam menjaga stabilitas keamanan.
Hal itu disampaikan Eddy usai menghadiri penandatanganan nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama antara BNPT dengan seluruh perguruan tinggi di Kabupaten Blora, di aula Setda, Kamis (20/11/2025).
BNPT RI Ungkap Kerawanan Blora
Menurutnya, posisi geografis Blora yang berbatasan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur membuat wilayah ini memiliki kerawanan tersendiri.
“Di Blora masih dalam kondisi aman. Tetapi kita tidak boleh lengah, karena Blora dikelilingi beberapa daerah, ada Jawa Tengah ada Jawa Timur. Jangan sampai Blora dijadikan daerah perlintasan,” tegasnya.
Eddy menjelaskan bahwa kelompok yang paling rentan terpengaruh paham radikalisme adalah perempuan dan anak. Kerentanan itu dipengaruhi berbagai faktor, seperti kondisi psikologis, emosi, perilaku hingga pola pikir.
Karena itu, tim koordinasi nasional melakukan pencegahan sejak lingkungan rumah tangga, sekolah, hingga perguruan tinggi.
“Perempuan dan anak ini rentan, gampang dipengaruhi. Tapi kami sudah mempelajari bagaimana kelompok jaringan terorisme ini melakukan rekrutmen dan kaderisasi,” ujarnya.
Selain faktor sosial, Eddy menyebut buku bacaan juga menjadi pintu masuk penyebaran ideologi radikal. Ia mengungkapkan bahwa sebagian buku tersebut ditulis oleh orang Indonesia yang pernah bergabung dengan ISIS, kemudian diperbanyak dalam bentuk cetak maupun e-book dan digunakan sebagai bahan diskusi oleh kelompok radikal.
“Faktor bacaan buku, iya ada. Sekarang buku tidak menggunakan buku cetak lagi, dan sudah ada e-book. Dunia digital orang tinggal download. Kita juga sudah lakukan take down, tapi selalu ada lagi dan ada lagi,” katanya.
Di sisi lain, Eddy menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 serta Asta Cita Presiden yang dijabarkan dalam RPJMN 2025–2029 mengamanatkan penerapan rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan terorisme di daerah.
Karena itu, pemerintah kabupaten diminta aktif menyusun aksi daerah untuk memperkuat mitigasi dari hulu hingga hilir.
“Pemda diharapkan dapat melakukan aksi daerah untuk pencegahan aksi terorisme,” jelasnya.
Ia juga mendorong perguruan tinggi di Blora untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional melalui program pembinaan masyarakat dan kajian akademik terkait isu terorisme.
“Nantinya di setiap wilayah itu bisa melakukan upaya mitigasi pencegahan secara komprehensif,” imbuhnya.
Menurut Eddy, jajaran pimpinan daerah di Blora menunjukkan komitmen kuat terhadap isu pencegahan terorisme.
Hal tersebut terlihat dari hadirnya Kapolres, Dandim, hingga Ketua Pengadilan Negeri dalam penandatanganan nota kesepakatan tersebut.
“Dari hulu sampai hilir, kuncinya adalah tingkat kabupaten, desa. Semua masyarakatnya terkondisikan untuk sama-sama aware melakukan upaya pencegahan. Jangan sampai penyebaran paham terorisme ini masih di tengah-tengah masyarakat kita,” tutupnya. (Rengga)
