Jakarta, Kabarterdepan.com – Pembangunan ekonomi dalam kerangka Sistem Ekonomi Pancasila harus mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan, bukan sebaliknya, yakni pembangunan yang merusak lingkungan demi kepentingan jangka pendek.
Hal tersebut disampaikan Rektor Universitas Widya Mataram (UWM), Prof Edy Suandi Hamid, saat merespons pernyataan Prof Ilham Habibie dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema “Menggali dan Mengkaji Arah dan Implementasi Ekonomi Pasar Berbasis Pancasila dan Konstitusi UUD 1945” yang berlangsung di Habibie Center, Jakarta, Rabu (14/5/2025).
“Secara normatif dalam Sistem Ekonomi Pancasila pembangunan ekonomi harus peduli pada lingkungan, bukan sebaliknya, pembangunan yang merusak lingkungan dan hanya berorientasi jangka pendek,” kata Prof Edy yang juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Mubyarto Institute.
Ia menambahkan bahwa perhatian Indonesia terhadap isu lingkungan sudah muncul sejak era 1970-an melalui pembentukan Kementerian Lingkungan Hidup di bawah Menteri Prof Emil Salim. Namun, perhatian tersebut dinilai belum sepenuhnya diwujudkan dalam aksi konkret.
“Namun perhatian itu lebih banyak pada tataran normatif, belum implementatif. Lebih pada political interest belum pada political action,” ujarnya.
Sementara itu, peneliti Indef Dr Umar Juoro menyoroti kemiripan antara Sistem Ekonomi Pancasila dan model social market economy yang diterapkan di Jerman.
“Jadi, dalam sistem ini persaingan tetap berjalan, namun Pemerintah tetap perlu campur tangan manakala tujuan kesejahteraan sosial tidak mewujud,” ucap Umar.
FGD tersebut dipimpin oleh Prof Didik J Rachbini yang juga menekankan pentingnya keberlanjutan forum-forum ilmiah serupa dalam merumuskan Sistem Ekonomi Pancasila. Ia mendorong para ekonom dan ilmuwan sosial untuk terus berdiskusi demi membangun sistem ekonomi yang utuh dan sesuai dengan karakter bangsa.
“Masih perlu dirutinkannya forum-forum kajian untuk memformulasikan Sistem Ekonomi Pancasila ini,” tegas Prof Didik.
Adapun dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Elan Satriawan, menekankan bahwa Pancasila dalam konteks ekonomi sebaiknya dipahami sebagai prinsip dasar yang bersifat lentur.
“Dan ini sifatnya dinamis sesuai dengan perkembangan situasi yang terjadi,” ucap mantan Staf Khusus Wapres tentang Kemiskinan ini.
FGD ini turut dihadiri oleh sejumlah ekonom dan akademisi ternama, seperti Fadhil Hasan, Arief Budimanta, Edhi Purnawan, serta belasan ekonom senior lainnya.
Forum ini menjadi wadah penting dalam upaya merumuskan arah baru pembangunan ekonomi nasional berbasis nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. (Riris*)
