IMM Toyota - Mojokerto
Kitoshindo
Birth Beyond

Ratusan Pesilat Geruduk PN Mojokerto Buntut Kasus Dugaan Pengeroyokan

Avatar of Jurnalis : Muzakki - Editor : Ano
Ratusan pesilat PSHW padati depan kantor PN Mojokerto, Rabu (10/1/2024). (Redaksi kabarterdepan.com)
Ratusan pesilat PSHW padati depan kantor PN Mojokerto, Rabu (10/1/2024) (Redaksi kabarterdepan.com)

Kota Mojokerto, kabarterdepan.com – Ratusan pesilat yang mengenakan baju serba hitam dari Perguruan Setia Hati Winongo (PSHW) Mojokerto Raya mendatangi Kantor Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto yang berasa di jl RA Basuni, Mojokerto, Rabu (10/1/2024) pagi.

Kedatangan massa yang mayoritas menggunakan kendaraan roda dua ini untuk memberikan dukungan moral terhadap dua rekan mereka yang menjalani sidang kasus dugaan pengeroyokan terhadap anggota pesilat lain.

Responsive Images

Ratusan massa itu kemudian berkumpul di depan kantor PN Mojokerto sehingga membuat polisi melakukan penutupan ruas jalan RA Basuni tersebut.

Sidang pengeroyokan tersebut berkaca pada peristiwa yang terjadi pada 30 Oktober 2023. Lokasinya di Clangap, Mlirip, Jetis, Kabupaten Mojokerto. Sedangkan korbannya berasal dari perguruan lain.

Ketika itu Satreskrim Polres Mojokerto Kota menangkap enam anggota PSHW Mojokerto Raya yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan.

Sebelumnya PSHW melalui kuasa hukumnya telah mengajukan praperadilan terhadap penetapan tersangka. Namun proses praperadilan itu dibatalkan majelis hakim.

Sidang dugaan pengeroyokan pada siang tersebut adalah pembacaan eksepsi atau keberatan terdakwa. Ada 7 poin keberatan kuasa hukum PSWH, di antaranya dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kurang cermat dan mengada-ngada, dua alat bukti yang menurut kuasa hukum terdakwa belum terpenuhi, dan kesan terburu-buru oleh penyidik Polres Mojokerto Kota melimpahkan perkara itu ke kejaksaan.

“Terdapat beberapa kejanggalan dalam proses hukum yang dijalani oleh para terdakwa, baik saat menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan hingga berkas perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Mojokerto Kota,” kata Pidel Castro Hutapea, kuasa hukum terdakwa dalam keterangan tertulis.

Dari beberapa poin keberatan tersebut, kuasa hukum mengklaim surat dakwaan jaksa dengan register perkara No PDM 41/KT.MKT/Eku.2/12/2023 tidak dapat diterima dan memerintahkan JPU segera membebaskan para terdakwa keluar dari tahanan.

“Atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bobo) , demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan ketuhanan yang Maha Esa,” pungkasnya.

Setelah selesai sidang eksepsi tersebut, massa yang semula bertahan di depan kantor PN Mojokerto membubarkan diri dengan dikawal oleh polisi dan TNI. (*)


Eksplorasi konten lain dari Kabar Terdepan

Mulai berlangganan untuk menerima artikel terbaru di email Anda.

Tinggalkan komentar