Kabupaten Mojokerto, Kabarterdepan.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menunjukkan komitmen seriusnya dalam memperkuat struktur pemerintahan paling bawah. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Pemkab menggelar Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Dusun dalam Rangka Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025.
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para Kepala Dusun (Kadus) terkait administrasi, regulasi, pelayanan publik desa, pengelolaan data kependudukan, hingga kemampuan penyelesaian masalah sosial di tingkat dusun.
344 Kepala Dusun dari Enam Kecamatan Di-upgrade di Trawas
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu, 24-26 November 2025, ini dipusatkan di Hotel Grand Whiz Trawas. Total sebanyak 344 Kepala Dusun (Kadus) dari enam kecamatan, yakni Gedeg, Jetis, Kemlagi, Dawarblandong, Trawas, dan Mojoanyar, menjadi peserta. Mereka didampingi pula oleh enam Kasi Pemerintahan Kecamatan.
Untuk menjamin kualitas materi, narasumber yang hadir mengisi sesi pelatihan berasal dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Polresta Mojokerto.
Kadus Wajib Jadi Ujung Tombak Pembangunan
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Mojokerto Muhammad Albarra. Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Gus Barra ini menekankan peran penting Kadus sebagai figur garda terdepan di lingkungan terkecil.
Gus Barra menegaskan bahwa kapasitas dan kompetensi Kadus \adalah penentu utama keberhasilan tata kelola pemerintahan desa secara keseluruhan.
“Kepala Dusun merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Panjenengan semua berhadapan langsung dengan masyarakat, menjadi ujung tombak pelayanan, penyampai informasi, dan penggerak pembangunan di tingkat dusun. Karena itu, kapasitas, integritas, dan kompetensi Kepala Dusun menjadi sangat menentukan kualitas tata kelola pemerintahan desa,” ujar Bupati Albarra.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati yang akrab disapa Gus Barra ini juga menekankan beberapa hal penting yang harus menjadi komitmen para Kepala Dusun.
Kepala Dusun harus membangun integritas dan keteladanan dengan menjadi figur yang terpercaya serta contoh dalam kedisiplinan, kejujuran, dan pelayanan.
Mereka juga harus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dengan mengikuti kegiatan ini secara sungguh-sungguh, agar mampu mengelola dusun secara efektif.
Selain itu, komunikasi dan koordinasi antar perangkat desa, lembaga desa, dan kecamatan harus diperkuat untuk keberhasilan program.
Kepala Dusun juga diharapkan menjadi figur yang menciptakan keamanan dan ketertiban, mampu menangani potensi konflik sosial, gangguan keamanan, maupun persoalan sehari-hari melalui pendekatan partisipatif.
“Besar harapan saya, setelah mengikuti pembinaan ini, semua dapat kembali ke desa masing-masing dengan pemahaman baru, semangat baru, serta komitmen yang lebih kuat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkas Gus Bupati.
Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto, Sugeng Nuryadi, menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan regulasi dan tugas jabatan Kepala Dusun, memperkuat kemampuan pelayanan administrasi dan kewilayahan, meningkatkan kapasitas komunikasi, koordinasi, serta pemecahan masalah sosial di dusun, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.
“Dasar pelaksanaan kegiatan ini antara lain adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018, serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 85 Tahun 2015,” jelas Sugeng Nuryadi.
Diharapkan, melalui pembinaan ini, seluruh Kepala Dusun di Kabupaten Mojokerto dapat menjadi perangkat desa yang profesional, bersih, melayani, dan mampu mewujudkan tata kelola desa yang lebih maju, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)
