Mojokerto, Kabarterdepan.com –Aksi unjuk rasa ratusan kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Mojokerto nyaris berakhir ricuh. Mereka turun ke jalan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemangkasan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2026 yang dinilai berdampak besar terhadap penurunan pendapatan tetap atau siltap, Rabu (24/12/2025) pagi.
Sejak pagi hari, massa yang tergabung dalam gerakan Pamong Majapahit memadati dan mengepung Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Orasi penolakan terus disuarakan disertai pembentangan spanduk berisi tuntutan.
Pada tahap awal, aksi berlangsung tertib. Sejumlah perwakilan kepala desa dan perangkat desa diterima untuk mengikuti audiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto. Namun, pertemuan tersebut belum membuahkan hasil sesuai harapan peserta aksi.
“Hasil audiensi tidak menemukan titik temu. Kita akan menunggu sampai Bupati menemui kita,” ujar Sunardi, salah satu kepala desa saat kembali ke tengah massa.
Desak Pemkab Mojokerto
Kekecewaan pun kian terasa. Melalui pengeras suara, koordinator aksi kembali menegaskan tuntutan agar ADD dikembalikan seperti semula. Selain itu, mereka juga mendesak Pemerintah Kabupaten Mojokerto segera menerbitkan regulasi atau peraturan bupati yang mengatur pendapatan tetap kepala desa dan perangkat desa.
“Jika tuntutan ini tidak dikabulkan, maka pemerintah desa tidak akan menjalankan program apapun dari Pemkab Mojokerto, termasuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” tegasnya.
Ketegangan meningkat ketika massa meminta aparat kepolisian Polres Mojokerto Kota yang berjaga untuk mengizinkan mereka masuk ke area Pendopo Pemkab Mojokerto. Permintaan tersebut disampaikan dengan alasan ingin berteduh sambil menunggu kehadiran Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra atau Gus Barra.
Namun, permintaan itu tidak mendapat izin dari pihak kepolisian. Penolakan yang disampaikan melalui pengeras suara dengan nada tinggi memicu emosi pendemo. Situasi pun sempat memanas setelah salah satu anggota polisi dinilai memancing reaksi massa.
Dalam kondisi tersebut, seorang anggota kepolisian sempat ditarik masuk ke area kantor Pemkab Mojokerto. Aksi saling dorong dan teriakan terjadi di depan gerbang kantor pemerintahan.
Kericuhan akhirnya dapat dikendalikan setelah koordinator aksi mengimbau seluruh kepala desa dan perangkat desa untuk menahan diri serta tidak bertindak anarkis. Massa kembali melanjutkan orasi dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. (*l
