Pasaman, Kabarterdepan.com – Bupati Pasaman Welly Suhery menyoroti serius persoalan distribusi pupuk bersubsidi di daerahnya.
Ia menduga terjadi kebocoran dalam penyaluran pupuk yang semestinya diperuntukkan bagi petani Pasaman, namun informasinya justru beredar ke luar daerah.
Sorotan itu disampaikan dalam rapat bersama kepala OPD dan para camat di Balerong Anak Nagari, Senin (9/2) lalu. Dalam forum tersebut, Bupati meminta pendataan penerima pupuk diperjelas dan menginstruksikan penelusuran menyeluruh atas dugaan penyelewengan.
“Kita menerima informasi ada pupuk bersubsidi yang dikirim ke luar daerah dan bukan untuk petani kita,” tegas Welly.
Menurutnya, persoalan ini sangat merugikan masyarakat Pasaman, khususnya petani kecil yang menggantungkan kebutuhan produksi pada pupuk bersubsidi. Ia meminta dinas terkait tidak hanya berpatokan pada data kios, tetapi melakukan verifikasi langsung di lapangan.
Welly juga menyoroti kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang menguasai distribusi dalam jumlah besar.
“Bisa saja yang mengambil pupuk itu orang yang memiliki puluhan hektare lahan. Akibatnya, petani lain tidak kebagian,” ujarnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya pendataan yang akurat dan tepat sasaran agar pupuk benar-benar diterima oleh petani yang berhak.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Pasaman, M. Prasetyo, mengungkapkan persoalan lain yang turut memengaruhi ketimpangan distribusi.
Menurutnya, masih banyak kelompok tani yang enggan menerima anggota baru, sehingga sejumlah petani belum terakomodasi sebagai penerima pupuk bersubsidi.
“Faktanya, satu kelompok tani bisa menampung hingga 125 anggota. Namun rata-rata saat ini hanya berisi sekitar 25 orang,” jelas Prasetyo.
Syarat Dapatkan Pupuk Bersubsidi
Ia menegaskan, setiap petani berhak memperoleh pupuk bersubsidi, dengan syarat tergabung dalam kelompok tani. Karena itu, pihaknya terus mendorong perluasan keanggotaan agar distribusi lebih merata.
Sekretaris Daerah Pasaman, Yudesri, menilai persoalan ini perlu pengawasan lebih ketat dan tidak menutup kemungkinan melibatkan aparat penegak hukum jika ditemukan pelanggaran.
“Kalau pupuk tidak keluar daerah, mungkin tidak ada riak di masyarakat,” ujarnya, mengisyaratkan bahwa kelangkaan di tingkat petani diduga kuat berkaitan dengan aliran distribusi yang tidak semestinya.
Pemkab Pasaman juga meminta pemerintah nagari aktif memberikan pemahaman kepada kelompok tani agar membuka ruang bagi anggota baru.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses petani terhadap pupuk bersubsidi sekaligus memutus potensi penyimpangan yang merugikan masyarakat. (FajarPR)
