Semarang, Kabarterdepan.com – Pemerhati pendidikan Universitas PGRI Semarang (Upgris) Ngasbun Egar, mengaku turut prihatin terhadap fenomena banyaknya anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dan menjadi pelanggar lalu lintas.
Hal tersebut dikemukakannya dalam forum diskusi terbatas di kampus Upgris, Semarang, Jumat (17/5/2024).
“Saya melihat faktor di balik semua ini, memang kompleks. Keluarga menjadi salah satunya. Soal keluarga ini, saya melihat, pertama-tama, karena faktor keluarga yang permisif,” urainya.
Maksudnya, lanjut Ngasbun, keluarga memang memberikan anak mereka akses alat transportasi bermotor.
“Jadi kuncinya di permissiveness dan penanaman disiplin dalam keluarga untuk tidak mengizinkan anak mengendarai kendaraan khususnya motor,” katanya.
Pihaknya melihat beberapa faktor lain yang menjadi pendorong mengapa anak-anak di bawah umur bebas mengakses penggunaan sepeda motor.
“Yang pertama, kenyataan banyak di antara kita, orangtua dan orang dewasa diam-diam bangga kalau anak-anak belia kita juga mengendarai alat transportasi bermotor pada usia yang seharusnya belum,” ungkapnya.
Ini menjadi semacam lingkaran setan, anak dan keluarga sama terprovokasi untuk mengendarai alat transportasi kendaraan bermotor,” terangnya.
Yang kedua, lanjutnya, sebagian sekolah tampak juga memandang normal situasi ini. Sangat lazim, saat ini untuk kita melihat anak-anak usia sekolah menengah pertama pergi ke sekolah dengan bermotor.
“Kita tahu, mereka belum memiliki SIM, dan saya kira sekolah pun tahu. Tetapi kenyataan ini telanjur menjadi normal,” imbuhnya.
Ngasbun melihat penuntasan masalah ini bukan melulu tanggung jawab keluarga, namun ada pihak lain yang perlu dilibatkan, yaitu komunitas.
“Di sini kita butuh bukan saja keluarga sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, tetapi pelibatan komunitas. Antar keluarga bertemu, lalu saling menguatkan,” paparnya
Ia menandaskan, keresahan soal anak-anak bermotor ini adalah keresahan bersama dan bukan keluarga per keluarga. Untuk ini, solusinya pun semestinya solusi kolektif.
Para keluarga perlu bertemu, misalnya di tingkat RT/RW, duduk bersama, untuk membangun kesepahaman bahwa pengendara belia adalah masalah.
“Kita tidak akan dapat memutus urusan pengendara belia ini jika kita, keluarga, dan orang tua tidak menganggapnya sebagai masalah,” kata dosen sekaligus periset ini.
Lebih lanjut, Ngasbun mendorong penuntasan masalah pengendara di bawah umur ini melalui solusi yang komprehensif.
Pemerintah diharap segera memberikan solusi transportasi untuk mengakomodir kepentingan anak-anak, berangkat dan pulang sekolah.
“Perlu disadari, fenomena pengendara belia adalah akibat dari tidak adanya opsi transportasi publik-komprehensif yang memadai. Oleh karena itu, ini juga bagian dari solusi jangka panjang,” pungkas dia. (Ahmad)
