Sampang, kabarterdepan.com – Kritik tajam kembali mengarah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang dan Polres Sampang, pasca tertundanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di sejumlah desa.
Kali ini datang dari salah satu aktivis perempuan yang aktif di bidang HAM dan pendidikan, Risma, yang menilai kedua lembaga tersebut mulai bergeser dari esensi sebenarnya.
Risma menyampaikan, DPRD Sampang seharusnya benar-benar menjalankan perannya sesuai makna dari namanya, Dewan Perwakilan Rakyat.
Menurutnya, lembaga legislatif seharusnya berdiri di garda depan membela kepentingan masyarakat, bukan justru menindas atau mengabaikan aspirasi rakyat.
“DPRD itu seharusnya pro pada masyarakat, bukan malah menindas masyarakat dengan keputusan-keputusan yang tidak berpihak,” tegasnya, Jumat (31/10/2025).
Selain menyoroti DPRD Sampang, Risma juga menyayangkan tindakan Polres Sampang saat mengawal aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.
Risma menilai penggunaan gas air mata seolah menjadi bukti bahwa aparat lebih memilih membungkam suara rakyat daripada mendengar aspirasi mereka.
Risma juga mempertanyakan pengamanan di lokasi demonstrasi yang dinilainya kurang matang.
“Kalau memang tahu akan ada massa besar, seharusnya Polres sudah memberi himbauan agar aktivitas masyarakat di sekitar lokasi dihentikan sementara. Jangan sampai ada pedagang atau warga sipil yang justru jadi korban situasi itu,” tambahnya.
Lebih jauh, Risma menyoroti keterlibatan DPRD Sampang dalam polemik tertundanya Pilkades. Menurutnya, alasan klasik soal anggaran tidak bisa dijadikan pembenaran.
DPRD memiliki fungsi dan wewenang dalam memastikan anggaran Pilkades masuk dalam APBD dan digunakan sebagaimana mestinya.
“Penundaan Pilkades bukan sekadar soal teknis, tapi soal keadilan dan hak demokrasi masyarakat desa yang harus dikawal bersama,” tegasnya.
Respon DPRD Sampang
Menanggapi kritik tersebut, Wakil Ketua DPRD Sampang, Iwan Effendi, menyampaikan bahwa pihaknya tetap akan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Dalam wawancara eksklusif dengan kabarterdepan.com, Iwan menyebut bahwa dinamika di DPRD tidak semudah yang terlihat.
“Kita akan berusaha memperjuangkan tuntutan masyarakat. Tapi namanya legislatif, di sini angka yang berbicara. Yang suaranya banyak akan menang, yang sedikit akan kalah,” ujarnya.
Namun demikian, Iwan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menutup mata terhadap keluhan masyarakat yang disampaikan dalam beberapa aksi sebelumnya.
Iwan menyebut langkah persuasif akan menjadi prioritas DPRD dalam meredam kekecewaan publik.
“Kita akan lakukan pendekatan persuasif dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” tambahnya.
Pernyataan Risma menjadi tamparan keras bagi para wakil rakyat di gedung DPRD Sampang. Risma menegaskan, rakyat tidak butuh janji manis, melainkan aksi nyata.
Penundaan Pilkades bukan hanya persoalan administrasi, tapi juga potret buram dari lemahnya keberpihakan terhadap hak-hak demokrasi masyarakat desa.
Sementara itu, jawaban normatif dari legislatif justru memperlihatkan bahwa suara rakyat seolah kalah oleh kepentingan politik dan angka-angka di meja rapat.
“Kalau DPRD benar-benar Dewan Perwakilan Rakyat, maka sudah seharusnya berdiri di sisi rakyat, bukan berdalih di balik mekanisme,” pungkas Risma.
Kini, masyarakat hanya bisa menunggu, apakah DPRD Sampang akan benar-benar menjadi penyambung lidah rakyat, atau justru penjaga kepentingan penguasa di balik meja rapat yang ber-AC. (Fais)
