Sampang, KabarTerdepan.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Sampang kini menghadapi sorotan serius. Sejumlah sekolah mulai mengeluhkan distribusi hingga kualitas menu yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pertanyaan besar pun mencuat “apa yang terjadi jika seluruh sekolah di Kabupaten Sampang menghentikan atau menolak Program MBG secara serentak?”
Program MBG di Sampang diketahui telah berjalan hampir satu tahun. Berdasarkan informasi yang dihimpun kabarterdepan.com, SPPG pertama yang launching di Kabupaten Sampang berlangsung di Desa Taman pada Selasa (10/6/2025).
Orang nomor satu di salah satu sekolah Kabupaten Sampang yang enggan disebutkan namanya mengaku mulai mempertimbangkan penghentian partisipasi sekolahnya dalam program tersebut.
“Kalau saya mau berhenti bagaimana, mas? Apakah ada masalah? Karena akhir-akhir ini kami tidak mendapat distribusi, dan kadang menunya bisa dibilang tidak layak,” ujarnya saat dikonfirmasi kabarterdepan.com, Sabtu (28/2/2026).
Ia menyampaikan bahwa persoalan bukan hanya soal variasi menu, tetapi juga konsistensi pengiriman makanan ke sekolah.
“Anak-anak sudah berharap, tapi kalau distribusi tersendat dan kualitasnya menurun, tentu ini jadi pertimbangan besar bagi kami,” tambahnya.
Keluhan ini mempertegas bahwa implementasi Program MBG di tingkat lapangan masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek pengawasan dan standar mutu makanan.
Dampak Ekonomi Jika Seluruh Sekolah Kabupaten Sampang Menolak
Di sisi lain, dampak penghentian Program MBG secara massal tidak hanya berdampak pada siswa, tetapi juga pada rantai ekonomi yang telah terbentuk.
Berdasarkan data yang dihimpun kabarterdepan.com dari Satgas MBG Kabupaten Sampang, jumlah SPPG di wilayah tersebut telah mencapai 116 unit beberapa minggu lalu.
Pendirian satu dapur SPPG disebut membutuhkan modal antara Rp1,3 miliar hingga Rp2,2 miliar. Jika dirata-rata Rp1,5 miliar per unit, maka total investasi yang telah tertanam dari total 116 SPPG x Rp1,5 miliar diperkirakan mencapai Rp174 miliar
Artinya, jika seluruh sekolah di Sampang menghentikan program MBG hari ini, potensi kerugian finansial bisa menembus Rp174 miliar.
Tak hanya itu, lebih dari 5.000 pekerja berisiko kehilangan pekerjaan. Ribuan pemasok bahan pangan, pelaku UMKM, hingga distributor juga terancam kehilangan mata pencaharian.
Menanggapi sorotan tersebut, Satgas MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanto, sebelumnya telah menegaskan bahwa kualitas merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan program.
“Seluruh SPPG wajib mengedepankan kualitas dibandingkan keuntungan. Program ini menyangkut masa depan anak-anak, jadi standar gizi dan kelayakan makanan harus dijaga,” tegas Sudarmanto dalam keterangannya kepada kabarterdepan.com beberapa waktu lalu.
Ia juga menyatakan bahwa evaluasi dan pengawasan akan terus dilakukan apabila ditemukan laporan terkait kualitas makanan atau kendala distribusi.
Kekhawatiran penghentian program bukan tanpa preseden. Di luar Kabupaten Sampang, Sekolah Dasar Swasta (SDS) Soekarno Hatta Kotabumi, Lampung Utara, sempat menghentikan Program MBG karena kualitas makanan dinilai tidak sesuai standar gizi.
Pasokan MBG untuk sekolah tersebut diketahui berasal dari unit penyedia Dapur Tanjung Harapan 1 (Cafe D’Achai). Kasus ini menjadi alarm bahwa pengawasan kualitas makanan menjadi faktor krusial keberlanjutan program.
Jika skenario terburuk terjadi seluruh sekolah di Kabupaten Sampang menolak atau menghentikan Program MBG maka dampaknya tidak hanya administratif, tetapi sistemik:
- Investasi Rp174 miliar terancam stagnan
- Lebih dari 5.000 tenaga kerja kehilangan pekerjaan
- Rantai pasok pangan lokal lumpuh
- UMKM mitra SPPG terdampak besar
Program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan konsentrasi belajar siswa.
Namun, tanpa pengawasan ketat, distribusi tepat waktu, serta standar mutu yang konsisten, potensi resistensi dari sekolah bisa semakin meluas.
Kini publik menunggu langkah konkret dari pengelola SPPG dan Satgas MBG Kabupaten Sampang. Apakah evaluasi oleh satgas MBG Kabupaten Sampang akan dilakukan? Ataukah gelombang penolakan benar-benar akan terjadi? (Fais)
