Semarang, Kabarterdepan.com – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (Sekdaprov Jateng) Sumarno meminta kepada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di wilayahnya agar memperluas akses keuangan untuk masyarakat, khususnya di sektor pertanian, peternakan, perikanan.
Hal ini menyusul masih ditemukan petani maupun peternak terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal dan rentenir.
“Hal ini sangat penting, karena dalam rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045, Provinsi Jateng ditunjuk sebagai penumpu pangan nasional,” ujar Sumarno usai Rapat Koordinasi TPAKD di Kantor Sekretariat Jateng, Selasa (14/5/2024),
TPAKD, kata Sumarno, diharapkan dapat memberikan akses perbankan yang mudah dan cepat untuk kalangan petani, nelayan, dan peternak.
Sebab, lanjut dia, sektor pertanian dan peternakan menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya, rantai distribusi perdagangan hasil panennya yang terlalu panjang. Tak pelak, mereka acapkali tidak menikmati hasil panen secara maksimal.
Selain itu, dikatakan Sumarno, kurangnya akses perbankan menjadikan tidak sedikit petani, nelayan, dan peternak terjerat pinjaman online ilegal dan rentenir. Oleh karenanya, situasi tersebut membutuhkan dukungan TPAKD serta stakeholder terkait lain.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jateng, Sumarjono menyatakan siap mendukung Pemprov Jateng dalam penguatan ekonomi di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.
Menurutnya, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Antara lain penyediaan sarana prasarana pertanian dan kemudahan akses perbankan bagi petani.
“Dengan adanya sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait melalui TPAKD, kita ingin adanya peningkatan ekonomi dan pengendalian inflasi, “ tutup Sumarjono. (Ahmad)
