Jember, kabarterdepan.com – Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (Perkemi) meminta Pemkab Jember memiliki peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang olahraga di Jember.
Hal itu disuarakan Perkemi Jember dalam kegiatan Musyawarah Persaudaraan Kabupaten (Muperkab) dan sarasehan Perkemi di Gedung Pasca Sarjana Politeknik Jember, Minggu (11/8/2024) kemarin.
Pada kegiatan itu Rendra Wirawan yang terpilih secara aklamasi untuk kedua kalinya sebagai nahkoda Pengcab Perkemi Jember periode 2024-2029.
Dalam kegiatan sarasehan Perkemi Jember dihadiri sekitar 50 peserta, termasuk ada 14 cabor yang ada di bawah naungan KONI Jember. Sarasehan itu bertajuk menyongsong kebangkitan olahraga di Jember dengan Nara sumber Direktur Politeknik Jember Saiful Anwar sebagai ketua Umum Gabsi Jember, Anggota Komisi B Agusta Jaka, Yunita Maharani Kabid Prestasi Olahraga Dispora Jember, serta Hasyim Arief mewakili ketua KONI Jember .
Rendra Wirawan ketua Pengcab Perkemi Jember menjelaskan pada kegiatan sarasehan seluruh peserta yang hadir sepakat membahas perubahan undang-undang sistem keolahragaan nomor 5 tahun 2005 yang digantikan dengan undang undang nomor 11 tahun 2022.
“Kami bersama para peserta yang hadir sepakat agar di Jember dibentuk Perda olahraga agar pembinaan olahraga di Jember dapat tersusun dengan baik dan mendapatkan dana hibah berkelanjutan demi pengembangan olahraga di Jember dan untuk menciptakan Atlet Prestasi di berbagai event,” jelasnya
Selain itu Rendra wirawan juga mengatakan banyak hal tentang pembinaan atlet di Kempo Jember, yakni menyiapkan atlet menghadapi Porprov Jatim IX di Kota Malang Raya 2025.
“Dan segera melakukan seleksi atlet sekaligus membuat program puslatda jangka panjang,” bebernya.
Rendra menegaskan bahwa cabang olahraga kempo selama Porprov 2022, 2023 selalu masuk cabor unggulan karena selalu memberikan kontribusi medali.
Di tahun 2022 menyabet 2 emas dan 1 perunggu. Kemudian di tahun 2023 mendulang 1 emas dan 2 perunggu.
Pada kesempatan terpisah Agusta Jaka Purnama anggota komisi B DPRD Jember menyoroti berbagai persoalan tentang anggaran pembinaan cabor dari pemkab Jember yang sangat kecil dan tidak kontinyu. Terutama cabor yang sering mencatat prestasi.
Ia menilai selama ini tidak ada support dari KONI Jember, baik prasarana untuk berlatih maupun anggaran pembinaan atlet.
“Terus terang selama ini kami melihat belum pernah KONI Jember melaksanakan Hearing dengan Komisi D DPRD Jember yang membidangi olahraga, padahal itu penting untuk menyampaikan segala persoalan yang dihadapi, baik menyangkut Anggaran maupun hal lainnya,” ungkapnya.
Sementara Direktur Politeknik Jember Saiful Anwar menyampaikan, sebagai lembaga pendidikan Politeknik Jember siap bersinergi dengan cabang olahraga yang ada di Jember. Tujuannya untuk membangkitkan dan memasyarakatkan olahraga di Jember agar bisa berprestasi.
“Olahraga tidak serta merta menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, didalamnya ada anggota dewan, kemudian Dispora serta Koni Jember harus duduk bersama untuk merumuskan pola kebijakan,” ungkapnya
Saiful Anwar yang juga menjadi ketua umum Pengcab GABSI Jember mengatakan peran media juga penting dan harus dilibatkan untuk menyampaikan informasi.
“Karena sebesar apapun event yang digelar, bila tidak ada penyambung informasi agar sampai pada masyarakat luas, maka eksistensi dan kesakralan event olahraga apapun tidak mendapatkan kemeriahan sama sekali,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama Kabid Prestasi olah raga Yunita Maharani mengatakan, kucuran anggaran pembinaan olahraga yang diperuntukkan KONI Jember memang cukup kecil. Usulan dana pembinaan atlet maupun prasarana latihan akan ia sampaikan ke Kepala Dinas pemuda dan Olahraga (Dispora) Jember.
“Untuk prasarana cabor yang belum terpenuhi, seperti peralatan latihan yang disampaikan oleh cabor tarung derajat segera mengajukan ke Dispora Jember,” katanya.
Sedangkan Hasyim Arief dari KONI Jember menyebutkan sebenarnya KONI Jember dalam perencanaan Anggaran pertahun selalu mengajukan ke Dispora Jember. Untuk tahun ini sekitar Rp 22 miliar. Namun biasanya dalam kenyataannya tidak sesuai yang diharapkan. Begitu juga untuk puslatda bila menghadapi Porprov Jatim anggaran juga minim di ploting 1 bulan pelaksanaannya. (Lana)
