Jakarta, Kabarterdepan.com – Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Direktorat Penanganan Kemiskinan Rakyat (PKR) Kementerian Sosial RI pada Selasa (18/11/2025) menghadirkan perwakilan penyalur bansos dari PT. Pos Indonesia dan Himbara (BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BSI).
Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyampaikan capaian, tantangan, serta masukan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Arah Kebijakan: Fokus pada KPM yang Tidak Melakukan Transaksi
Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan, Mardi Brilian Saleh, menegaskan bahwa diskusi kali ini diarahkan pada upaya menelusuri KPM yang tidak memanfaatkan dana bansos meskipun telah tersalurkan ke rekening mereka.
“Kenapa kok bantuannya tidak dipakai? Apakah memang tidak butuh atau ada kendala-kendala lain?” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kendala bisa bersifat teknis maupun non-teknis, sehingga diperlukan masukan dari para penyalur dan daerah.
“Yang ingin kami bahas ini fokus pada mereka-mereka yang uangnya bisa disalurkan, tapi karena satu dan lain hal tidak dimanfaatkan atau tidak ditransaksikan,” tegasnya.
Paparan Monitoring: Mayoritas KPM Belanjakan Dana untuk Sembako
Maria selaku moderator membuka forum dengan memaparkan hasil monitoring dan evaluasi. Ia menjelaskan bahwa 99,8% KPM membelanjakan dana bantuannya untuk kebutuhan sembako, meliputi unsur karbohidrat, protein nabati, protein hewani, vitamin, dan mineral.
Namun begitu, terdapat temuan bahwa tidak seluruh dana yang diterima disalurkan untuk belanja sembako sesuai ketentuan.
“Hanya ada 43,46% yang menghabiskan dana sembako sebesar Rp500–600 ribu sesuai peruntukannya. Selebihnya ada yang tidak membelanjakan untuk kebutuhan sembako,” jelas Maria.
Paparan ini menjadi dasar penting bagi para penyalur untuk menyempurnakan proses layanan kepada KPM.
PT Pos Indonesia: Kolaborasi dengan Pemda untuk Maksimalkan Penyaluran Bansos
Fikriatus Sholihah dari PT Pos Indonesia menjelaskan bahwa penyaluran dilakukan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah hingga tingkat RT/RW.
“Kami melakukan koordinasi dengan Pemda setempat dan mendapat dukungan dari pendamping Kemensos serta perangkat wilayah. Informasi penyaluran juga disebarkan melalui pendamping sosial,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan adanya 7.000 KPM yang tidak melakukan pengambilan bantuan pada tahap pertama, dengan penyebab antara lain:
- KPM tidak ditemukan di alamat terdata
- KPM telah meninggal dunia
- KPM pindah domisili
Meski begitu, PT Pos menegaskan tetap melakukan upaya maksimal melalui kerja sama intensif dengan Pemda.
BNI: Akses Layanan Perbankan Perlu Dimapping Ulang
Dari pihak BNI, Fajar Utomo menyoroti aspek layanan transaksi bagi KPM.
“Himbara sudah memiliki layanan lengkap seperti ATM, kantor cabang, dan agen 46 yang menjadi channel KPM bertransaksi,” jelasnya.
Ia juga menekankan perlunya kolaborasi dalam penyebaran informasi jadwal penyaluran kepada KPM.
“Penyaluran triwulan sebenarnya memudahkan KPM karena tidak perlu sering datang. Namun di daerah dengan sebaran KPM besar dan layanan perbankan terbatas, perlu dilakukan mapping untuk pembentukan agen bank baru,” jelas Fajar.
BRI: Keterbatasan Informasi Menyulitkan Penelusuran KPM
Perwakilan BRI, Triaji Pujo Sayogo, menyoroti minimnya informasi dari daerah mengenai KPM yang belum mencairkan bantuannya.
“Ketika masih ada 2% bantuan yang belum tersampaikan, kami tidak mengetahui kondisi KPM seperti lokasi rumah, disabilitas, atau status lainnya. Informasi ini hanya diketahui oleh Pemda dan pendamping,” ujarnya.
Triaji berharap Kementerian Sosial dapat memfasilitasi arus informasi penyaluran bansos antara bank dan dinas sosial daerah.
Bank Mandiri: Edukasi dan Keamanan Transaksi KPM Jadi Fokus
Oldi dari Bank Mandiri menjelaskan bahwa bank memberikan edukasi terkait keamanan PIN, penggunaan kartu debit, serta pengenalan berbagai channel transaksi bagi KPM.
“Kami juga menerapkan layanan komunitas di beberapa daerah yang memiliki keterbatasan akses, agar KPM tetap dapat bertransaksi mengambil bansos,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan pentingnya peran pendamping sosial dalam memastikan proses pencairan berjalan lancar.
BSI: Tantangan Wilayah Rural dan Pola Mobilitas KPM
Dari Bank Syariah Indonesia (BSI), Angki menjelaskan proses penyaluran pada dasarnya sama dengan Himbara lain, mulai dari pembukaan rekening hingga pencairan.
Ia menyoroti tantangan geografis, terutama di wilayah Aceh.
“Banyak KPM yang bekerja di ladang atau kebun sehingga jauh dari kota. Mereka sebenarnya mengetahui jadwal pencairan bansos, tetapi jarak membuat mereka sulit bertransaksi,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal ini, BSI mengoptimalkan layanan agen BSI serta dukungan regional Aceh untuk menyebarkan informasi penyaluran kepada KPM.
FKP Jadi Ruang Sinkronisasi Penyalur Kemensos
Melalui forum ini, terlihat bahwa para penyalur memberikan apresiasi atas kolaborasi yang sudah berjalan sekaligus menyampaikan saran perbaikan.
Peningkatan komunikasi, penataan data KPM, serta penguatan layanan transaksi menjadi fokus bersama agar penyaluran bansos semakin tepat sasaran.
FKP diharapkan menjadi upaya berkelanjutan dalam memastikan layanan bansos berjalan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat penerima manfaat. (Izhah)
