Jombang, Kabarterdepan.com – Keterlambatan pengerjaan proyek gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Ploso, Kabupaten Jombang, sebanyak 10 persen mendapat perhatian serius dari kalangan wakil rakyat di gedung DPRD dan dinilai menjadi hal yang terus berulang.
Hal ini berkaca dari pelaksanaan pembangunan proyek di RSUD Jombang sebelumnya. Dimana proyek pengerjaan gedung baru di rumah sakit plat merah itu, sebelumnya juga melenceng dari schedule yang ada dalam kontrak.
“Setiap kali ada proyek di RSUD Ploso, mesti mengalami keterlambatan. Mereka tidak pernah mau belajar, agar pengerjaan tidak molor kembali,” kata Wakil Ketua Komisi C Miftahul Huda, Minggu (11/8/2024).
Apalagi pembangunan gedung IGD lantai 2 dan 3 RSUD Ploso menelan anggaran Rp4,9 miliar dari DBHCT. Di awal pengerjaan sudah diterpa isu dugaan dikerjakan oleh pihak ketiga.
CV pemenang lelang yang beralamat di Bukti Tinggi, diduga menunjuk pihak lain untuk mengerjakan pembangunan gedung IGD RSUD Ploso.
Sehingga progres pembangunan gedung IGD lantai 2 dan 3 yang menggunakan sumber anggaran dari dana DBHCHT, mengalami minus atau keterlambatan.
Ia menjelaskan seharusnya, pelaksanaan pekerjaan proyek sebelumnya menjadi pembelajaran agar kejadian keterlambatan pekerjaan atau minus progres tidak terulang.
“Untuk informasi memang belum masuk ke kami. Kami hanya mengetahui dari media apabila proyek itu sudah mengalami keterlambatan,” ujarnya.
Huda menegaskan, jika terjadi keterlambatan pengerjaan seharusnya pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen, bisa bersikap tegas. Dengan memberikan surat peringatan.
“Ini kan keterlambatan pengerjaan hampir lebih satu bulan, PA dan PPK harus lebih tegas. Kalau memang tidak ada progres yang baik, ya selayaknya diganti dengan pemenang lain. Agar keterlambatan seperti ini tidak terjadi berulang-ulang,” tegasnya. (*)
