Kota Madiun, Kabarterdepan.com – Pasca penangkapan Walikota Madiun Maidi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lima Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Iklan Bank BJB (KPK) hari Senin (19/1/2026) kemarin memantik beragam reaksi dari warganet.
Di berbagai platform media sosial seperti Instagram, X (Twitter), hingga TikTok, isu penangkapan Maidi mendominasi lini masa. Ribuan komentar bermunculan, menunjukkan respons publik yang terbelah. Sebagian warganet menyayangkan langkah KPK, sementara lainnya justru mengapresiasi tindakan tegas lembaga antirasuah tersebut.
Akun Instagram ms.ajiee menjadi salah satu unggahan yang ramai diperbincangkan dan memantik ratusan komentar. Salah satu komentar datang dari akun Puspitaadya yang menyoroti capaian pembangunan Kota Madiun selama kepemimpinan Maidi.
Ia menilai bahwa kolaborasi dengan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) seharusnya dipahami sebagai kerja sama yang saling menguntungkan, bukan langsung dimaknai negatif.
Nada serupa juga disampaikan oleh warganet lain yang menilai penangkapan Maidi sebagai sesuatu yang menyedihkan, mengingat perubahan wajah Kota Madiun yang dinilai semakin tertata.
“Baru kali ini dengar ada kasus korupsi, tapi justru ikut sedih mendengarnya,” tulis Ajeng Fatma melalui kolom komentar.
Komentar tersebut mendapat banyak tanda suka dan balasan, menandakan adanya empati publik terhadap figur Maidi.
Maidi tidak Luput dari Komentari Pedas
Namun, tidak sedikit pula warganet yang berdiri di sisi sebaliknya. Mereka menilai bahwa prestasi pembangunan tidak bisa dijadikan pembenaran atas dugaan praktik korupsi.
Akun Dinakrisnamukti menyampaikan komentar bernada sindiran yang cukup keras.
Ia menuliskan bahwa meski kinerja seorang kepala daerah dinilai baik, tindakan korupsi tetap tidak bisa ditoleransi, bahkan menyinggung mahalnya biaya politik dalam Pilkada sebagai salah satu akar persoalan.
Komentar kritis juga datang dari akun Topikri yang menyoroti peran masyarakat dalam siklus politik uang.
Menurutnya, publik tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pelaku korupsi jika dalam proses Pilkada masyarakat sendiri masih menerima amplop atau bentuk imbalan lainnya.
“Praktek tersebut secara tidak langsung membuka jalan bagi korupsi setelah kandidat terpilih,” tegasnya.
Perdebatan warganet ini menunjukkan bahwa penangkapan Maidi bukan sekadar peristiwa hukum, melainkan juga cermin persoalan struktural dalam demokrasi lokal. Isu tentang mahalnya ongkos politik, budaya permisif terhadap politik uang, hingga standar ganda dalam menilai pemimpin kembali mengemuka di ruang publik.
Dalam sebuah video yang beredar luas, Maidi tampak menyampaikan pesan singkat kepada masyarakat sesaat setelah penangkapan. Ia mengatakan tidak akan lelah membangun Kota Madiun dan meminta doa agar tetap diberi kesehatan. Pernyataan tersebut semakin memperkuat perasaan publik antara simpati dan kekecewaan.
Dalam operasi OTT tersebut, KPK mengamankan 15 orang, termasuk Maidi, yang selanjutnya dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. KPK menyatakan bahwa operasi ini berkaitan dengan dugaan korupsi yang melibatkan dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Hingga kini, proses hukum atas penangkapan Maidi masih berjalan. Publik menanti langkah lanjutan KPK, sembari terus memperdebatkan satu pertanyaan besar, apakah prestasi pembangunan bisa berdiri berdampingan dengan integritas, atau justru runtuh saat integritas dipertanyakan.
Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, hingga berita ini diturunkan masih belum memberikan keterangan terkait penangkapan tersebut. Upaya konfirmasi telah dilakukan melalui pesan WhatsApp, namun belum mendapat respons. (Ririn)
