Surabaya, Kabarterdepan.com – Berkaca pada tragedi yang terjadi di Pondok Pesantren (Al Khoziny), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah cepat dengan mendata kelayakan dan keamanan struktur bangunan Ponpes yang ada di Kota Pahlawan.
Pendataan akan difokuskan ke ponpes yang yang juga menyelenggarakan sekolah formal mulai daru SD, SMP hingga SMA. Pedataan atau pemetaan dilakukan untuk melihat secara keseluruhan kondisi ponpes, termasuk kelayakan bangunan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar.
“Itu nanti yang kita lakukan pendataan. Kita akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ujar Wali Kota Eri, Sabtu (11/10/2025).
Lebih lanjut, Eri berharap semua ponpes yang ada di Kota Surabaya memiliki izin yang legal dan sesuai dengan standart. Dengan adanya perijinan yang sesuai aturan Pemkot Surabaya dapat memberikan intervensi dengan memberikan sejumlah bantuan.
“Jika pondok itu sudah ada izinnya, maka kami bisa intervensi di sana memberikan bantuan terhadap struktur-struktur bangunan yang ada di pondok tadi,” imbuhnya.
Pemkot Surabaya Bantu Perizinan
Namun apabila dalam proses pendataan ditemukan ponpes yang tidak memiliki perijinan, Pemkot Surabaya akan membantu memproses, agar perizinan dapat segera dilengkapi.
Sejalan dengan upaya pendataan kelayakan bangunan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya telah menyiapkan program pelatihan mitigasi bencana khusus untuk lingkungan pesantren.
“Ya, harus ada perizinan, nanti kita bisa bantu terkait dengan perizinannya. Karena izin itu sifatnya penting,” beber Eri.
Kepala BPBD Surabaya, Irvan Widianto, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Kampung Pancasila menyatakan bahwa ponpes menjadi target berikutnya setelah sekolah formal untuk pelatihan mitigasi. “Untuk sekolah SD, SMP di Surabaya sudah dilakukan pelatihan mitigasi. Kami, saat ini menargetkan juga untuk pesantren,” kata Irvan.
Program tersebut, mencakup mitigasi bencana dan pelatihan kesiapsiagaan. Pelatihan ini akan melibatkan seluruh penghuni pondok, termasuk pengurus dan santri.
“Pelatihan mitigasi bencana sekaligus melatih bagaimana mereka ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, harus melakukan apa,” pungkasnya.
