Semarang, Kabarterdepan.Com – Menjelang bulan Ramadan, Pemerintah Kota Semarang memperketat pemantauan harga kebutuhan pokok guna menjaga stabilitas inflasi dan daya beli masyarakat.
Wali Kota Agustina Wilujeng memastikan kondisi harga saat ini masih dalam kategori terkendali, meskipun beberapa komoditas mulai menunjukkan tren kenaikan musiman.
“Kita punya sistem alat pemantauan harga. Kondisinya masih stabil, tapi terus kita pantau,” ujar Agustina, Selasa (18/2/2026).
Langkah pengawasan ini menjadi tradisi tahunan Pemkot Semarang setiap memasuki periode Ramadan dan Idul Fitri, yang secara historis memang identik dengan lonjakan konsumsi rumah tangga. Sejak awal 2000-an, pemerintah daerah rutin menggelar intervensi pasar sebagai strategi pengendalian inflasi daerah.
Baca juga: Bisnis Oplos LPG Terungkap, Pelaku di Waru Kantongi Rp30 Juta
Pemkot Semarang Siapkan Operasi Pasar
Untuk mengantisipasi kenaikan harga yang lebih tinggi, Pemkot melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan menyiapkan operasi pasar berskala kecil namun intensif. Strategi ini menitikberatkan intervensi langsung di titik perdagangan yang rawan kenaikan harga.
“Bukan operasi pasar besar, tapi operasi kecil-kecil yang mengintervensi spot perdagangan,” jelas Agustina.
Pendekatan mikro ini dinilai lebih efektif karena menyasar lokasi dengan fluktuasi harga paling sensitif, sekaligus menjaga distribusi bahan pokok tetap lancar.
Agustina juga mengingatkan pelaku usaha agar menjaga kewajaran harga. Ia menekankan bahwa lonjakan harga berlebihan justru bisa merugikan ekosistem ekonomi secara keseluruhan.
“Kalau inflasi terlalu tinggi dalam waktu lama, ekonomi bisa rontok. Kalau ekonomi rontok, daya beli turun, pedagang juga terdampak,” tegasnya.
Pesan tersebut mencerminkan pendekatan keseimbangan antara kepentingan pasar dan perlindungan konsumen, yang menjadi prinsip kebijakan ekonomi daerah.
Menanggapi usulan dari Badan Pusat Statistik terkait kemungkinan penggratisan layanan transportasi BRT dan air bersih Perumda sebagai langkah penekan inflasi, Agustina menyebut kebijakan tersebut bersifat situasional.
“Jika inflasi mencapai angka tertentu, kebijakan seperti tahun lalu bisa diterapkan. Tapi sekarang masih tahap pemantauan,” katanya.
Kebijakan subsidi layanan publik sebelumnya terbukti efektif menahan tekanan inflasi, terutama pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
Selain isu harga, Agustina memaparkan komitmen anggaran besar untuk sektor lingkungan dan pengendalian banjir. Pemkot mengalokasikan sekitar Rp500 miliar khusus untuk penanganan lingkungan dan banjir, dari total anggaran infrastruktur sebesar Rp1,6 triliun.
Kota Semarang sendiri memiliki sejarah panjang menghadapi persoalan rob dan banjir pesisir akibat kombinasi faktor geografis dan penurunan muka tanah. Investasi infrastruktur menjadi prioritas strategis jangka panjang guna melindungi kawasan permukiman dan pusat ekonomi.
Dengan kombinasi pengendalian inflasi dan pembangunan infrastruktur, Pemkot berharap stabilitas ekonomi selama Ramadan tetap terjaga tanpa mengorbankan agenda pembangunan kota. (Ryo)
Editor berita: Ririn W.
