Pemkot Mojokerto Pastikan Akses Kesehatan Merata, UHC Sejak 2018 Jadi Bukti Nyata

Avatar of Redaksi
WhatsApp Image 2025 06 16 at 1.20.40 PM
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam acara Gathering Badan Usaha bertema ‘Kepatuhan Badan Usaha sebagai Pilar Jaminan Sosial yang Berkelanjutan’. (Kominfo Kota Mojokerto)

Kota Mojokerto, Kabarterdepan.com – Pemerintah Kota Mojokerto kembali menunjukkan komitmennya dalam memastikan seluruh warganya memiliki akses penuh terhadap layanan kesehatan.

Dalam acara Gathering Badan Usaha bertema ‘Kepatuhan Badan Usaha sebagai Pilar Jaminan Sosial yang Berkelanjutan’ yang digelar Senin (16/6) di Ballroom Ayola Sunrise Hotel, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan apresiasi mendalam kepada BPJS Kesehatan dan semua badan usaha atas kontribusi signifikan mereka terhadap sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dikenal akrab sebagai Ning Ita, wali kota menyoroti keberhasilan Kota Mojokerto mencapai Universal Health Coverage (UHC) sejak tahun 2018.

Prestasi ini menegaskan bahwa seluruh penduduk Kota Mojokerto kini terdaftar sebagai peserta program JKN, memastikan mereka dapat mengakses layanan kesehatan secara komprehensif.

Lebih lanjut, beliau memaparkan bahwa mayoritas peserta JKN di Kota Mojokerto dibiayai melalui skema Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID), yaitu premi yang dibayarkan oleh pemerintah kota melalui APBD.

Saat ini, sekitar 43% dari total peserta BPJS di Kota Mojokerto berasal dari kelompok PBID, yang merupakan cerminan nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Meski demikian, Ning Ita juga menyampaikan badan usaha juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan.

Menurutnya, badan usaha memiliki peran strategis dalam menjamin kesehatan para pekerjanya dan secara tidak langsung berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.

“Kontribusi Bapak Ibu semua, selaku badan usaha, dalam memberikan jaminan kesehatan kepada para pekerjanya sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini bukan hanya soal kepatuhan regulatif, tapi juga bentuk tanggung jawab sosial yang berdampak langsung bagi kesejahteraan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, badan usaha, masyarakat, dan BPJS Kesehatan sebagai leading sector dalam pengelolaan jaminan sosial kesehatan nasional.

“Harapan kami, sinergi dan kolaborasi yang sudah terbentuk ini dapat terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Karena keberhasilan jaminan kesehatan tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan komitmen kolektif dari seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera,” tambahnya.

Ia menutup sambutannya dengan pesan kebangsaan yang kuat, mengingatkan bahwa membangun Indonesia tidak selalu dimulai dari pusat, tetapi dari kontribusi nyata di daerah.

“Ini adalah wujud konkret kita membangun Indonesia dari daerah kita masing-masing. Ini adalah bukti nyata bahwa kita sebagai warga bangsa memiliki komitmen untuk ikut bersama-sama membangun negara kita,” pungkasnya. (*)

Responsive Images

You cannot copy content of this page