Blora, Kabarterdepan.com – Pemkab Blora mendapat sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) terkait integritas pegawai di lingkungan Pemerintahan hingga potensi perilaku koruptif.
Penilaian ini terekam dalam Survei Penilaian Integritas (SPI), yang menempatkan Pemkab Blora di peringkat 22, dari 36 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Inspektur Daerah Blora, Irfan Agustian Iswandaru, menyatakan pihaknya akan melakukan perbaikan pada semester kedua tahun anggaran 2025.
Dikatakan, fokus awal diarahkan pada peningkatan nilai Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), yang sebelumnya dikenal sebagai Monitoring Center for Prevention (MCP).
“(Perbaikan) Kita mulai dari MCSP dulu,” ujar Irfan, Selasa (29/07/2025).
Menurutnya, tahun ini nilai MCP Blora belum muncul karena masih dalam proses penilaian oleh KPK, meski data sudah diinput.
“Sudah kita input, tapi memang belum dinilai oleh KPK,” jelasnya.
Irfan menegaskan akan mengikuti semua arahan dari KPK demi perbaikan nilai SPI hingga MCSP Kabupaten Blora ke depannya.
“Kita menunggu input MCSP dari KPK, yang dinilai nanti adalah perencanaan dan pelaksanaan program pencegahan korupsi oleh Pemda,” imbuhnya.
Ia menambahkan, penilaian SPI oleh KPK dilakukan secara menyeluruh terhadap Pemkab, tanpa rincian spesifik per perangkat daerah.
“Nilainya umum, MCP sekian, SPI sekian. Kalau nilainya belum masuk zona hijau, artinya masih ada kerawanan,” katanya.
Hal ini, lanjut Irfan, bisa jadi karena masih adanya praktik yang dinilai belum berintegritas atau praktik penerimaan uang oleh pegawai dilingkungan Pemkab Blora, sehingga mendapat catatan khusus dari KPK.
Sebagai informasi, Pemkab Blora baru saja mengikuti rapat koordinasi bersama KPK RI di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Senin (14/07/2025).
Dalam rapat itu, Kepala Satgas Wilayah III KPK, Azril Zah, menyebut nilai SPI Blora tahun 2024 berada di skor 75,43, masuk kategori waspada.
“Masih ditemukan beberapa level risiko tinggi. Ini harus jadi bahan evaluasi bagi masing-masing OPD untuk perbaikan ke depan,” ujar Azril.
Meski begitu, nilai MCP Blora terbilang tinggi, yakni 94. Namun Azril menekankan agar Pemkab menyelaraskan capaian SPI dan MCP sebagai indikator utama pencegahan korupsi yang efektif.(Fitri)
