Yogyakarta, Kabarterdepan.com – Peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan DPRD DIY yang baru di Jalan Kenari, Muja-muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta resmi dilakukan, Jumat (25/4/2025). Hal tersebut juga menandai dimulainya proyek tersebut.
Adapun gedung lama DPRD berada di Jalan Malioboro yang menjadi kawasan wisata dinilai kurang representatif untung menjalankan fungsi kelembagaan terutama dalam menampung aspirasi rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan HB X membuka groundbreaking pembangunan gedung tersebut bersama Ketua DPRD DIY Nuryadi serta sejumlah pimpinan lembaga terkait.
Gedung yang rencananya akan dibangun 5 lantai tersebut digarap oleh kontraktor dari PT Waskita Karya Persero Tbk dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026.
Anggaran yang dihabiskan untuk pembangunan gedung legislatif tersebut sebesar Rp293,8 miliar.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyampaikan bahwa gedung DPRD DIY yang berada di kawasan Malioboro memiliki sejarah panjang dalam perjalanannya.
Namun, Sultan menyebut bahwa dalam menjalankan peran dalam menampung aspirasi masyarakat, DPRD memerlukan gedung yang lebih representatif.
“Gedung di DPRD Malioboro punya sejarah panjang. Sejarah BPUPKI pertama kali untuk DIY ada di sana. Menentukan demokratisasi DIY masuk sebagai bagian bagian dari republik Indonesia, keputusan DPRD DIY itu ada disana juga,” katanya.
Sultan menyampaikan, Meskipun gedung baru dibangun akan lebih menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, dirinya menyampaikan hal tersebut tidak akan mengurangi makna gedung DPRD DIY sebagai rumah rakyat serta rumah demokrasi.
Ngarsa Dalem juga menekankan bahwa dalam menyampaikan aspirasi, cara yang dilakukan juga telah mengalami perkembangan.
Artinya dalam menyampaikan aspirasi tidak harus melakukan demonstrasi, namun juga bisa dilakukan melalui ruang maya.
Ketua DPRD DIY Nuryadi menyampaikan bahwa pembangunan gedung baru DPRD DIY yang berada di Jalan Kenari bukan hanya sekedar memulai membangun bagunan fisik.
Disebutnya, pembangunan tersebut merupakan awal perwujudan cita-cita besar sebagai rumah rakyat yang lebih representatif dan fungsional dan sesuai semangat zaman.
Nuryadi menyampaikan terdapat beberapa alasan mengapa gedung DPRD DIY beralih ke lokasi baru.
Lokasi Malioboro menurutnya kurang strategis untuk mengoptimalkan kegiatan kelembagaan serta mengurangi fungsi lokasi tersebut sebagai kawasan wisata dan budaya.
“Dengan pelepasan dari kawasan tersebut diharapkan penataan ruang publik perindustrian dan pusat kebudayaan lebih optimal sesuai dengan visi keistimewaan Yogyakarta,”katanya
“Ini juga untuk mendukung Jogja Planing Galery atau JPG sebagai pusat informasi perencanaan pembangunan ikon baru Kota Yogyakarta.
Nuryadi meyakini keberadaan JPG dan pemindahan gedung DPRD DIY, Malioboro akan menunjukkan perannya sebagai pusat edukasi budaya serta sebagai langkah strategis dalam memaksimalkan kebutuhan sesuai dengan tata ruang kota dalam mendukung fungsi pemerintah.
“Selain itu gedung baru ini akan dirancang secara modern inklusif tanpa meninggalkan keistimewaan Jogja,” katanya.
Nuryadi menambabkan proses pelaksanaan pembangunan telah melalui diskusi dari lintas sektor, konsultasi publik dan pertimbangan elit yang matang.
Pihaknya memastikan dalam pengadaan dilakukan secara terbuka dan akuntabel mulai dari pengadaan bahan konstruksi hingga proses tender sebagai pelaksana pembangunan. (Hadid Husaini)
