Okupansi Hotel di DIY Jebol, PHRI Buka Opsi Penyesuaian Harga dan Relaksasi Pajak

Avatar of Redaksi
Okupansi Hotel
Pertemuan PHRI dan Anggita dewan di DPRD DIY, Selasa (25/3/2025). (Hadid Husaini/kabarterdepan.com)

Yogyakarta, Kabarterdepan.com – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY menyebut mengalami penurunan okupansi hotel atau tingkat keterisian hotel yang cukup signifikan buntut efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat hingga daerah.

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo menyampaikan bahwa penurunan okupansi hotel yang dialami oleh hotel-hotel di DIY mencapai 70 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 lalu.

Deddy menyebut jika menjelang lebaran kali ini hingga tanggal 1 April mendatang reservasi yang masuk dari hotel yang ada baru mencapai 5-20 persen. “Sementara tanggal 1 hingga tanggal 4 (April) baru 20-40 persen,” katanya saat diwawancarai usai melakukan pertemuan dengan anggota dewan di DPRD DIY, Selasa (25/2/2025).

Meskipun belum ada indikasi pergerakan reservasi yang melonjak, Ia berharap pada libur lebaran ini pemesanan kamar dapat dilakukan secara langsung. Ia menyampaikan jika pada tahun sebelumnya target reservasi hotel di DIY mencapai 90 persen berkurang menjadi 80 persen.

Penurunan Okupansi Hotel

Diluar periode Ramadan pada bulan Maret 2025 ini penurunan okupansi hotel juga dirasakan oleh PHRI. “Bulan januari saja kita (capaian reservasi) mencapai 60-70 persen, Februari turun 50 persen, Maret jebol (5-20 persen), April maksimal ya reservasinya hanya 30 persen. ini SOS bagi kita ini mendung gelap dan berawan sepakat bahwasanya phri mendung berawan dan gelap,” katanya

Ia menyampaikan bahwa PHRI masih berfokus melakukan perhitungan kepada hotel-hotel yang ada di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Kendati begitu perhitungan ke depan ia berharap bisa lebih merata di seluruh Kabupaten-Kota.

Sementara itu untuk kegiatan Meeting, Incentives, Conventions dan Exhibitions (MICE) juga mengalami kelesuan yang sama. Menurutnya MICE dari sektor swasta sebelumnya cukup tinggi meskipun saat ini juga ikut lesu.

“Daya beli masyarakat (menurun) yang kami rasakan seperti itu bahwasanya kami hanya bertahan tidak PHK. ini warning dari pemerintah karena kita sudah gak bisa apa apa lagi tabungan kita sudah ludes,” katanya.

Deddy menyampaikan bahwa penurunan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah dan menurunya daya beli masyarakat saat ini untuk melakukan aktivitas di hotel akan mempengaruhi upah karyawan.

Ia menyampaikan ribuan karyawan hotel di DIY terancam mengalami PHK jika kondisi saat ini tidak kunjung membaik. Saat ditanya jumlahnya, Deddy menyampaikan ada sekitar 5000 karyawan yang berpotensi.

“Dari pemda kami harap kami bertahan bisa di hotel dengan budget yang menyesuaikan. Sehingga ekonomi bisa berjalan,” katanya.

“Kami juga berharap ada relaksasi pajak seperti saat pandemi untuk menambah nafas hidup kita. Kami saat ini sudah menerapkan 50 pengurangan jam kerja ini melihat lebaran ini. Kalau masih belum berubah bisa bertambah,” katanya. (Hadid Husaini)

Responsive Images

You cannot copy content of this page