Kota Mojokerto, Kabarterdepan.com – Pemerintah Kota Mojokerto kembali menegaskan keberpihakan terhadap kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas, dalam setiap kebijakan pembangunan.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari atau Ning Ita, menegaskan bahwa inklusi bukan hanya wacana, melainkan arah nyata pembangunan yang dibangun dari partisipasi komunitas.
Rombongan peserta yang terdiri dari anggota dan pengurus Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), guru, dan pengelola sekolah berkebutuhan khusus ini diberangkatkan untuk menimba wawasan langsung dari institusi yang telah menerapkan layanan rehabilitasi sosial yang inklusif.
“Ambil ilmu manfaatnya, lalu itu jadikan laporan. Hal-hal yang perlu kita replikasi di Kota Mojokerto sampaikan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu akan kami jadikan kebijakan jika memang belum masuk dalam skema pembangunan lima tahun ke depan,” tutur Ning Ita.
Pernyataan Ning Ita Wali Kota Mojokerto
Pernyataan tersebut memperlihatkan keterbukaan Pemkot Mojokerto terhadap inisiatif dari bawah, khususnya dari komunitas Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasaridisabilitas sendiri, untuk turut merancang masa depan kota.
Perspektif pembangunan tidak lagi bersifat top-down, melainkan menempatkan warga termasuk penyandang disabilitas sebagai mitra dalam menciptakan kota yang ramah dan adil untuk semua.
“Perspektif gender itu bukan hanya soal laki-laki dan perempuan, tapi juga mencakup kelompok disabilitas. Walaupun jumlah komunitasnya tidak besar, pemerintah, khususnya saya sebagai pemimpin, berkomitmen untuk menjadi pemimpin yang adil, yang tidak mengecualikan siapa pun dari sasaran pembangunan,” tegas Ning Ita.
Langkah studi edukasi ini menjadi refleksi dari semangat kolaboratif yang mulai dibudayakan dalam birokrasi Mojokerto. Lebih dari sekadar kunjungan, kegiatan ini ditujukan sebagai upaya konkret memperkuat pemahaman tentang rehabilitasi sosial yang efektif, yang kelak dapat diadaptasi dan dikembangkan di Mojokerto.
Dengan mendorong para peserta untuk aktif menyampaikan masukan dan ide hasil studi, Pemerintah Kota berharap kebijakan inklusi sosial di masa depan benar-benar berangkat dari kebutuhan riil di lapangan.
Langkah ini tidak hanya memperkuat posisi Mojokerto sebagai kota yang inklusif, tetapi juga menjadi bukti bahwa pembangunan yang adil dimulai dari keberanian untuk mendengar dan melibatkan semua suara termasuk yang sering kali tak terdengar. (Riris*)
