Kabupaten Mojokerto, kabarterdepan.com- Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, M.A, pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah Pacet, Mojokerto menyerukan menolak tambang ilegal di Kabupaten Mojokerto.
Kiai Asep Soroti 2 Hal
Hal itu dikatakan Kiai Asep, sapaan akrabnya, di cara di Aula Serbaguna KH. Abdul Chalim, Jalan Raya Kembangbelor, Pacet, Jumat (07/11/2025).
Dalam forum yang dihadiri ratusan santri, tokoh masyarakat, dan aktivis lingkungan itu, Prof. Asep menyoroti dua persoalan besar yang tengah mencuat di Kabupaten Mojokerto.
Marak Tambang Ilegal
Pertama, penyalahgunaan nama lembaga Amanatul Ummah oleh sebuah koperasi di Kecamatan Ngoro. Kedua, maraknya tambang ilegal yang merusak lingkungan serta mengancam keselamatan warga.
Menurut Prof. Asep, penyalahgunaan nama lembaga pendidikan yang telah dikenal luas itu merupakan bentuk pelanggaran moral. Ia menegaskan bahwa nama Amanatul Ummah adalah simbol perjuangan dan pengabdian kepada bangsa melalui pendidikan, bukan untuk dikaitkan dengan aktivitas yang merugikan masyarakat.
Didirikan sejak tahun 1998, Pondok Pesantren Amanatul Ummah telah berkembang pesat menjadi salah satu pusat pendidikan unggulan di Jawa Timur. Lembaga ini berhasil mengubah kawasan Pacet yang dahulu terpencil menjadi daerah yang hidup dan berdaya saing tinggi dalam bidang pendidikan.
“Visi kami jelas, yaitu mencetak manusia unggul menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Banyak lulusan kami yang kini menjadi ulama, akademisi, maupun pemimpin bangsa. Karena itu, kami tidak akan membiarkan nama baik Pondok Pesantren Amanatul Ummah dicemarkan,” tegas Kiai Asep di hadapan para hadirin.
Kiai Asep juga menekankan bahwa penindakan terhadap tambang ilegal bukan hanya soal hukum, tetapi juga menyangkut moralitas dan kemanusiaan. Ia menilai banyak aktivitas tambang yang keluar dari titik koordinat semestinya, menggali terlalu dalam, bahkan sering menelan korban jiwa. Kondisi ini, menurutnya, sangat memprihatinkan.
Dengan desakan moral dari berbagai pihak, Mojokerto kini berada di persimpangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Para pemimpin daerah dihadapkan pada pilihan penting: membiarkan tambang ilegal terus menggali bumi hingga tandus, atau menggali kembali kesadaran untuk menjaga alam demi generasi mendatang. (Ezra)
