IMM Toyota - Mojokerto
Kitoshindo
Birth Beyond

MK Hapus Ambang Batas Parpol 4% Parlemen untuk Pemilu 2029

Avatar of Andy Yuwono
Ketua MK, Suhartoyo (Instagram @mahkamahkonstitusi)
Ketua MK, Suhartoyo (Instagram @mahkamahkonstitusi)

Jakarta, kabarterdepan.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tentang penerapan ambang batas 4 persen parlemen (parliamentary threshold) suara sah sebanyak 4 %.

MK menghapus syarat ambang batas 4 persen parlemen tersebut melalui sidang uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024).

Responsive Images

MK menilai, ketentuan ambang batas 4 persen yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, dan keadilan pemilu, serta melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan, Kamis (29/2/2024).

MK menegaskan ketetapan tersebutu berlaku bukan untuk pemilu 2024, namun mulai Pemilu 2029 dan seterusnya. Dengan kata lain, MK menyebut ambang batas 4 persen harus diubah sebelum Pemilu serentak tahun 2029.

“Menyatakan norma pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan,” kata Suhartoyo.

Sementara Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pertimbangannya menyatakan, perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem Pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Selain itu, penghapusan ambang batas 4 persen juga harus ditempatkan dalam rangka untuk mewujudkan penyederhanaan parpol serta perubahan telah selesai sebelum dimulai tahapan penyelenggaran Pemilu 2029.

“Perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelanggaraan Pemilihan Umum dengan menerapkan sistem partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan parpol peserta Pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR,” pungkasnya. (*)


Eksplorasi konten lain dari Kabar Terdepan

Mulai berlangganan untuk menerima artikel terbaru di email Anda.

Responsive Images

Tinggalkan komentar