Mojokerto, Kabarterdepan.com – Di tengah bayang-bayang angka penyalahgunaan narkotika yang menyentuh angka 388 kasus pada Tim Asesmen Terpadu (TAT) sepanjang tahun 2025, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto kini dihadapkan pada tantangan baru yang tidak kalah pelik, efisiensi anggaran.
Pemangkasan biaya operasional atau anggaran pada tahun 2026 menjadi paradoks di saat peredaran gelap justru kian cerdik menyasar kalangan pekerja dan usia produktif.
Kebijakan penghematan anggaran dari pemerintah pusat mulai berdampak langsung pada intensitas layanan lapangan di wilayah Mojokerto Raya.
Jika sebelumnya deteksi dini melalui tes urin bisa dilakukan secara masif untuk menekan angka prevalensi, kini strategi tersebut harus mengalami pergeseran drastis akibat keterbatasan biaya operasional.
BNN Keluhkan Efisiensi Anggaran yang Hambat Deteksi Dini
Ketua Rehabilitasi BNN Kota Mojokerto, Fitri, tidak menampik bahwa efisiensi anggaran tahun 2026 memaksa pihaknya untuk lebih selektif dalam bergerak.
“Tahun 2026 ini ada efisiensi anggaran, jadi tes urin tidak bisa dilakukan secara masif seperti sebelumnya. Kami harus melakukannya secara acak (random) atau berdasarkan skala prioritas,” ungkap Fitri, Rabu (18/2/2026).
Kondisi ini menciptakan celah risiko. Dengan berkurangnya frekuensi skrining, pengawasan terhadap masyarakat yang berada di zona merah peredaran narkotika menjadi tidak sedalam tahun sebelumnya.
Padahal, data menunjukkan bahwa di tahun 2025 saja, BNN telah menangani 138 klien rehabilitasi dengan profil yang sangat beragam, mulai dari remaja hingga pekerja di usia produktif 25-40 tahun.
Langkah efisiensi ini terasa ironis jika berkaca pada rapor keberhasilan BNN di tahun sebelumnya. Pada 2025, BNN Kota Mojokerto mencatat tingkat peningkatan kualitas hidup klien rehabilitasi yang mencapai angka fantastis, yakni 98%. Angka ini jauh melampaui target nasional yang hanya dipatok sebesar 84%.
Fitri menekankan bahwa keberhasilan ini bukan sekadar statistik, melainkan tentang memulihkan fungsi manusia yang rusak akibat zat.
“Adiksi atau ketergantungan narkotika adalah penyakit kronis yang kambuhan. Jadi dia sama dengan penyakit diabetes, asma, jantung, yang tidak bisa sembuh 100% tapi dia bisa pulih,” jelasnya.
Namun, pemeliharaan terhadap kondisi “pulih” ini membutuhkan konsistensi layanan yang kini dibayangi oleh keterbatasan dana.
Tidak hanya di sektor rehabilitasi, lini pemberantasan pun harus memutar otak untuk tetap efektif meski dukungan finansial tidak lagi selonggar dulu. Ketua Pemberantasan BNN, Renny, mengungkapkan bahwa peredaran narkotika di wilayah Mojokerto dan Jombang sangat dinamis. Sepanjang 2025, Jombang menyumbang angka tertinggi dengan 215 klien TAT, diikuti Kabupaten Mojokerto 139 kasus, dan Kota Mojokerto 34 kasus.
Di awal tahun 2026, data menunjukkan baru ada 12 klien TAT yang masuk. Meski terlihat menurun dibandingkan total tahun lalu, angka ini belum bisa menjadi indikator keberhasilan absolut karena keterbatasan deteksi akibat efisiensi tadi. Apalagi, modus operandi yang digunakan bandar kini semakin menyasar kelas ekonomi bawah dengan harga yang sangat terjangkau.
“Ada paket hemat sabu, juga Double L (pil koplo) yang harganya hanya Rp10.000 per paket. Peredarannya sangat masif karena harganya terjangkau,” ungkap Renny.
Dengan harga “merakyat” tersebut, keterbatasan anggaran untuk operasi lapangan tentu menjadi tantangan bagi petugas untuk memutus rantai distribusi yang menggunakan sistem “ranjau” atau sel terputus.
Dampak dari pengurangan biaya ini juga dikhawatirkan akan mempengaruhi edukasi terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan pekerja sektor industri.
Fitri menyebutkan bahwa perempuan memiliki hambatan akses karena “menghadapi stigma ganda” sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih intensif yang tentu membutuhkan sumber daya manusia dan biaya operasional yang mumpuni.
Sektor industri juga menjadi perhatian serius. Banyak penyalahguna menggunakan sabu sebagai doping kerja karena tekanan ekonomi.
“Banyak yang menggunakan sebagai doping karena pekerjaannya yang menuntut tenaga ekstra. Seperti sopir, buruh pabrik, bahkan peternak sapi,” tutur Fitri.
Kendati demikian, BNN tetap berkomitmen untuk tidak menurunkan kualitas layanan rehabilitasi bagi mereka yang datang secara sukarela (voluntary).
Penekanan pada status rehabilitasi yang gratis dan tidak dipungut biaya menjadi senjata terakhir BNN untuk merangkul penyalahguna agar tidak semakin tenggelam dalam ketergantungan di tengah situasi ekonomi yang sulit.
Kini, tantangan besar bagi pemerintah daerah dan pusat adalah memastikan agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan masa depan generasi muda di Mojokerto. Tanpa sinergi lintas sektoral untuk menutupi celah operasional, angka 98% keberhasilan pulih di tahun sebelumnya dikhawatirkan akan sulit dipertahankan pada masa mendatang.
