Jakarta, Kabarterdepan.com – Di tengah beragam narasi yang berkembang di ruang digital, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, memberikan klarifikasi tegas mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia.
Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) ditegaskan sebagai langkah strategis untuk memperjuangkan stabilitas dan rekonstruksi pascakonflik, terutama bagi bangsa Palestina.
Dalam sebuah diskusi mendalam di Jakarta Selatan, Sabtu (21/02/2026), Menkomdigi meluruskan persepsi publik bahwa keterlibatan ini merupakan bentuk konkret dari diplomasi kemanusiaan Indonesia.
Langkah ini bukan sekadar partisipasi formal, melainkan upaya memastikan suara Indonesia tetap terdengar di meja perundingan perdamaian dunia.
Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara yang paling vokal dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina. Melalui BoP, Indonesia kini melangkah lebih jauh dengan masuk ke dalam sistem yang mengatur tata kelola pascakonflik.
Hal ini dianggap sebagai peluang besar bagi Indonesia untuk mengawal langsung setiap proses pembangunan kembali wilayah yang terdampak perang.
Menkomdigi Tegaskan Keterlibatan Indonesia Fokus pada Rekonstruksi Pascakonflik
“Selama ini Indonesia konsisten menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina melalui forum-forum internasional dan bantuan kemanusiaan. Melalui BoP, Indonesia kini memiliki ruang yang lebih konkret untuk terlibat dalam proses stabilisasi dan rekonstruksi pascakonflik,” ujar Menkomdigi, Meutya Hafid.
Meutya juga menegaskan bahwa arah kebijakan luar negeri Indonesia tidak bergeser sedikit pun. Prinsip two-state solution tetap menjadi harga mati bagi pemerintah.
Keikutsertaan dalam forum internasional tersebut dipastikan bukan merupakan bentuk normalisasi hubungan dengan pihak mana pun, melainkan murni demi kepentingan memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina di setiap tahapan pembahasan perdamaian.
Posisi tawar Indonesia di kancah global tampak semakin menguat seiring dengan komitmen yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rapat perdana BoP, perwakilan Indonesia mendapatkan apresiasi langsung dari pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengakui pengaruh besar Indonesia di kawasan.
Komitmen Indonesia bahkan mencakup kesiapan dalam mengirimkan personel keamanan dalam skala besar untuk menjaga perdamaian.
Hal ini dipandang sebagai jawaban telak bagi pihak-pihak yang menyebarkan disinformasi mengenai posisi Indonesia di mata internasional.
“Kita melihat rapat perdana di BoP bagaimana Indonesia terlihat disegani dan secara harafiah diucapkan oleh Presiden Trump bahwa Indonesia negara yang besar. Beliau, Presiden Prabowo, menyampaikan sudah ada komitmen untuk mengirimkan tentara dengan jumlah yang amat besar, saya rasa itu sudah menjawab semua disinformasi,” jelas Meutya.
Menghadapi derasnya narasi keliru yang berpotensi membelah persepsi publik, Menkomdigi terus mengedepankan strategi literasi digital.
Menkomdigi menyatakan bahwa pemerintah lebih memilih menjawab isu miring dengan keterbukaan informasi dan narasi yang proporsional melalui media arus utama.
Meski demikian, pengawasan terhadap konten yang melanggar aturan tetap dilakukan secara ketat. Pemutusan akses menjadi langkah terakhir jika ditemukan disinformasi yang secara nyata melanggar Undang-Undang ITE dan mengancam kepentingan publik.
“Jika memang ada pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE tentu kita harus atensi. Jadi misalnya beberapa disinformasi yang kita anggap melanggar juga harus dilakukan pemutusan akses, tapi pada prinsipnya kita lebih banyak menjawab dengan narasi-narasi,” tegas Meutya.
Melalui transparansi ini, pemerintah berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam memeriksa sumber informasi dan tidak mudah terpancing oleh isu yang belum terverifikasi.
Transparansi dianggap sebagai kunci utama agar kebijakan strategis, terutama yang menyangkut diplomasi internasional, dapat dipahami secara utuh oleh seluruh lapisan masyarakat demi menjaga kredibilitas Indonesia di mata dunia.
