Nasional, Kabarterdepan.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah memiliki kewajiban utama kepada rakyat yang memilihnya, bukan kepada partai politik yang mendukungnya dalam pemilihan. Ia menekankan pentingnya acara orientasi kepala daerah (retreat) yang diadakan pada 21-28 Februari 2025, untuk memberikan pemahaman kepada kepala daerah agar dapat lebih fokus pada kepentingan daerah dan masyarakat.
Tito mengingatkan bahwa meskipun partai politik membantu mereka dalam pemilihan, begitu terpilih, kepala daerah harus mempertanggungjawabkan tugasnya kepada rakyat, bukan kepada partainya.
“Kepala daerah harus mempertanggungjawabkan diri kepada rakyat yang memilihnya,” ungkap Tito dalam konferensi pers di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu (22/2/2025).
Menurut Tito, retreat ini bukan hanya sekedar agenda pemerintah pusat, tetapi juga peluang bagi kepala daerah untuk membangun kerja sama dan koordinasi yang lebih baik antar daerah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperluas jaringan antar pemimpin daerah yang nantinya dapat membantu mereka dalam menjalankan tugas di wilayah masing-masing.
“Acara ini bukan hanya untuk kepentingan daerah mereka, tetapi juga untuk bangsa dan masyarakat secara keseluruhan,” kata Tito.
Ia juga menambahkan bahwa kepala daerah yang absen dari acara ini berpotensi kehilangan kesempatan berharga untuk memperluas jaringan, mengenal menteri, dan berkomunikasi dengan pejabat penting lainnya.
Namun, tidak semua kepala daerah hadir dalam acara ini. Tito mengungkapkan bahwa sebanyak 53 kepala daerah tidak hadir, di mana enam kepala daerah memberikan alasan resmi, sementara 47 lainnya tidak memberikan penjelasan.
Absennya sebagian besar kepala daerah tersebut diduga terkait dengan instruksi dari DPP PDI-P. Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-P, mengeluarkan surat instruksi pada 20 Februari 2025 yang meminta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI-P menunda kehadiran mereka di retreat tersebut. (Tantri*)
