Jakarta, Kabarterdepan.com – Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker, Yassierli, menegaskan komitmennya untuk memperkuat pertahanan kementerian dari praktik korupsi. Ia menyatakan bahwa integritas harus menjadi bagian integral dari setiap aspek pelayanan publik di Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Yassierli dalam kegiatan bertajuk “Penguatan Integritas dan Komitmen Pencegahan Gratifikasi dan Korupsi” yang digelar di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Langkah ini merupakan bagian dari transformasi birokrasi yang lebih bersih dan transparan.
Menurut Yassierli, integritas bukan sekadar slogan atau formalitas administratif tahunan. Baginya, kejujuran adalah fondasi utama agar negara dapat memberikan pelayanan ketenagakerjaan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Integritas Menaker: Kunci Kepastian Hukum Bagi Pekerja dan Pengusaha
Dalam pidatonya di hadapan ratusan pegawai, Menaker menyatakan bahwa integritas harus tercermin dalam praktik sehari-hari. Ia menginginkan setiap individu di Kemnaker memiliki tanggung jawab moral yang tinggi terhadap jabatan yang diembannya.
“Ini bukan agenda rutin tahunan. Saya ingin integritas menjadi budaya kerja kita. Setiap tindakan harus berdasarkan kejujuran dan tanggung jawab,” kata Menaker Yassierli dengan tegas.
Salah satu langkah konkret yang ditempuh Kemnaker adalah mempercepat transformasi digital. Yassierli menjelaskan bahwa digitalisasi merupakan alat paling efektif untuk memangkas birokrasi yang rumit dan transaksional.
Ia menjelaskan bahwa setiap unit kerja di Kemnaker memiliki risiko gratifikasi dan korupsi yang berbeda. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang batasan hukum wajib dimiliki oleh semua aparatur sipil negara ASN.
Meski tantangan besar, Yassierli memberikan penghargaan atas kemajuan yang telah dicapai. Ia melihat tren positif dalam pengelolaan internal di berbagai unit Kemnaker.
“Alhamdulillah, banyak perbaikan sudah dilakukan. Dari digitalisasi layanan hingga SOP yang lebih ketat,” ujarnya.
kata Yassierli, Digitalisasi adalah alat efektif untuk mengurangi birokrasi rumit. Sistem terkomputerisasi dapat meminimalkan interaksi tatap muka yang berpotensi korupsi.
Menaker berpendapat bahwa nasihat moral saja tidak cukup untuk memberantas korupsi. Pencegahan yang efektif memerlukan sistem yang terstruktur, transparan, dan dapat diawasi oleh publik kapan saja.
“Kita tidak bisa bergantung pada niat baik individu. Sistem kuat akan memaksa orang tetap pada jalur benar,” tambahnya.
Bagi masyarakat, integritas kuat di Kemnaker memberikan jaminan layanan yang pasti. Prosedur yang ambigu sering dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi, yang ingin dihapus Yassierli.
Pengelolaan bersih di Kemnaker diyakini berdampak luas pada iklim ketenagakerjaan Indonesia. Pekerja dan pengusaha butuh wasit adil dalam regulasi.
“Bagi pekerja dan pengusaha, pengelolaan bersih memastikan hak dan kewajiban sesuai aturan tanpa pelanggaran keadilan,” tutur Menaker.
Jika kementerian bersih, keputusan strategis seperti pengupahan dan perlindungan tenaga kerja akan lebih akuntabel. Ini meningkatkan kepercayaan investor dan rasa aman buruh.
Yassierli juga menekankan pentingnya transparansi informasi. Ia menyatakan Kemnaker terbuka terhadap laporan potensi gratifikasi atau korupsi internal.
Ia mendorong pegawai dan masyarakat berani melaporkan penyimpangan. Menurutnya, diam terhadap kesalahan adalah awal kerusakan institusi.
“Keberanian melaporkan adalah dasar menjaga martabat institusi. Kita perbaiki masalah saat kecil, jangan biarkan membesar dan rugikan negara,” tegasnya.
Dalam acara tersebut, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Arif Waluyo Widiarto, memberikan pelatihan mendalam. Ia mengingatkan bahwa jabatan publik adalah amanah rakyat yang harus dijaga kehormatannya.
Arif menjelaskan modus gratifikasi yang sering tidak disadari pegawai. Ia menekankan bahwa menerima sesuatu terkait jabatan adalah awal runtuhnya integritas.
“Tugas pejabat publik adalah melayani, bukan mencari untung pribadi. Menjaga kepercayaan publik adalah kewajiban mutlak,” kata Arif.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pejabat tinggi, pratama, staf, dan anggota Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kemnaker. Kehadiran DWP penting karena keluarga berperan sebagai pengingat moral.
Dukungan keluarga yang sehat dan jujur akan memperkuat benteng pertahanan ASN dari godaan korupsi. Dengan keterlibatan semua pihak, Kemnaker optimistis mampu menjadi teladan bagi kementerian lain dalam hal kebersihan birokrasi.
Dengan komitmen bersama, Kemnaker ingin menunjukkan pembenahan konsisten. Integritas diharapkan menjadi identitas baru bagi insan ketenagakerjaan.
Menaker Yassierli berharap, dengan penguatan kejujuran ini, Kemnaker menjadi teladan kementerian bersih dan pelayanan. Penutupan celah korupsi adalah prioritas untuk Indonesia maju dan sejahtera. (Aisyah)
