Sampang, kabarterdepan.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang terus mengebut target percepatan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan data yang dihimpun kabarterdepan.com, tercatat sudah ada 35 dapur aktif MBG yang beroperasi di berbagai titik di Sampang.
Sekretaris Satgas MBG Sampang, Sudarmanto, saat diwawancarai kabarterdepan.com pada Senin (29/9/2025) menyampaikan bahwa pihaknya kini fokus mengejar target percepatan.
“Kami saat ini fokus mengejar program percepatan MBG, di mana target kita adalah 100 dapur MBG di Sampang,” jelas Sudarmanto.
Namun, ketika ditanya soal dampak ekonomi bagi masyarakat lokal, Sudarmanto mengaku pihaknya belum bisa bergerak jauh.
“Kami tidak bisa fokus ke sana, mas. Karena keterbatasan anggaran, membuat sistem mobile cukup sulit. Mungkin tahun depan baru bisa ada kolaborasi antara OPD dengan dapur. Salah satunya koperasi Merah Putih nantinya akan berperan penting,” tambahnya.
Pernyataan tersebut menuai kritik dari sebagian masyarakat. Seorang warga Sampang, Imin, menilai seharusnya Pemkab Sampang tidak menjadikan anggaran sebagai alasan.
“Demand sudah ada, tinggal supply saja yang ditata supaya perekonomian Sampang meningkat. Contoh kasar, satu dapur MBG butuh 1.000 butir telur per hari. Kalau ada 35 dapur, berarti 35 ribu butir, bayangkan per hari pedagang telur di Sampang mendapatkan perputaran uang sebanyak itu. Kalau dari ayam potong sendiri di Bejik dan utara banyak juragan ayam. Tinggal bagaimana Pemkab Sampang mau bergerak atau tidak. Jangan pasif, jangan alasan anggaran terus. Cukup minta 30% barang dari setiap juragan untuk didistribusikan di lokal, perekonomian juga nantinya mengikuti,” tegasnya.
Respons OPD Pemkab Sampang
Tim kabarterdepan.com mencoba menelusuri lebih jauh dengan mendatangi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Hasilnya, beberapa dinas justru belum sepenuhnya memahami program MBG.
Kepala Diskopindag Sampang, Chairijah, terang-terangan mengaku belum mengetahui detailnya.
“Saya gak paham program MBG,” katanya singkat.
Selain Diskopindag, upaya mewawancarai Dinas Perikanan pun tidak membuahkan hasil. Tim sempat diarahkan ke beberapa bidang, mulai dari perikanan tangkap, pelayanan, hingga pengawasan. Namun tak satupun memberikan jawaban resmi. Padahal, menurut informasi yang beredar, Dinas Perikanan sendiri menargetkan produksi 16.160 ton ikan laut tahun ini.
Sama halnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, kabarterdepan.com setelah bertolak dari Dinas Perikanan pada hari Senin (29/9/2025), tim kabarterdepan menyempatkan berkunjung ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, namun sangat disayangkan tim kabarterdepan.com belum sempat menemui Kepala Dinas maupun kepala bidang Dinas Pertanian, dikarenakan waktu tim kabarterdepan.com berkunjung, bertepatan adanya agenda rapat dari Dinas tersebut.
Berbeda dengan DLH dan Disnaker, keduanya memberikan pernyataan terbuka dan menyerahkan sejumlah data terkait peran masing-masing dinas dalam mendukung program.
Sudarmanto kembali menegaskan bahwa proses pengadaan bahan makanan tidak bisa serta-merta melibatkan semua produk lokal.
“Tidak semudah itu memasukkan barang ke SPPG. Ada spesifikasi tertentu yang dibutuhkan,” jelasnya.
Hal ini dibenarkan oleh Ripto, Humas SPPG Polagan. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya lebih banyak membeli bahan dari luar daerah.
“Selama ini Polagan membeli bahan dari Surabaya, contohnya ikan dori,” ujar Ripto.
Padahal, jika pengadaan bahan pokok MBG dapat melibatkan peternak dan nelayan lokal, dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Sampang bisa sangat besar. Sayangnya, kondisi di lapangan menunjukkan sebagian besar pasokan masih bergantung pada luar daerah.
Sangat disayangkan, program nasional yang seharusnya juga menjadi penggerak ekonomi daerah justru belum sepenuhnya memberi ruang bagi potensi lokal untuk berkembang. (Fais)
