Blora, Kabarterdepan.com- Luasnya wilayah hutan di Kabupaten Blora, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora berencana membuat Kawasan Industri di wilayah hutan.
Guna merealisasikan hal itu, dalam waktu dekat Pemkab Blora membentuk kelompok kerja (Pokja) untuk perancangannya.
Bupati Blora Arief Rohman, mengungkapkan kendala utama, sulitnya investor masuk ke Blora adalah perkara harga lahan. Sehingga perlu dijembatani dan dipersiapkan secara matang untuk fasilitas tersebut.
“Lahan kita (luas wilayah Kabupaten Blora) ini separoh hutan. Nah kita sedang bahas, bisa tidak kira-kira kerjasama dengan perhutani untuk hal tersebut,” kata Arief Rohman melalui keterangan tertulis, Jumat (18/4/2025).
Menurutnya, untuk membuat kawasan industri diperlukan lahan yang baik. Dengan perizinan, pembebasan dan harga yang masuk akal dan memudahkan investor.
“Kami mendapatkan masukan dari beberapa pihak seperti HIPMI, HMI, BKPRMI, KAHMI dan KADIN. Intinya mereka usul soal kawasan industri di Blora. Kami dukung. Dan segera menindaklanjuti,” ujarnya.
Disisi lain, Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Blora Siswanto mengatakan, keberadaan Kawasan Industri di Kabupaten Blora dapat memudahkan investor untuk masuk Ke Kabupaten Blora. Karena adanya integrasi langsung satu kawasan, maka perizinan untuk investor dapat lebih padat.
“Kalau belum ada Kawasan Industri, investor akan menemui banyak hambatan misalnya dalam pengadaan lahan dan perijinannya yang terpencar-pencar di berbagai tempat,” ungkap Siswanto yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Blora.
Lebih lanjut, menurut Siswanto guna merealisasikan Kawasan Industri harus dibuat Pokja. Sehingga tim khusus dan menandakan keseriusan Pemkab dalam pembentukan Kawasan Industri di Kabupaten Blora.
Lalu, Siswanto mengungkapkan, nantinya konsep pembangunan Kawasan Industri di Kabupaten Blora, akan berdampingan dengan konsep Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang telah digagas sebelumnya.
“Ada stagnasi nilai investasi di Blora dengan konsep KPI. Sehingga perlu terobosan lain yang lebih progresif dan visioner agar memudahkan investor,” ungkapnya.
Selanjutnya, Seno Margo Utomo sebagai salah satu penggagas pembangunan Kawasan Industri di Blora mendukung pembentukan Kawasan Industri di Kawasan Hutan Milik Kementrian Perhutanan.
Lebih lanjut, Seno menilai Kawasan Industri harus terintegrasi dengan Konsep Cepu Raya yang sudah dibahas beberapa kali.
“Pemanfaatan sebagian kawasan hutan untuk menjadi kawasan industri akan lebih memudahkan investor. Cukup ke Perhutani dan Kementerian Kehutanan. Dengan begitu akan meminimalisir adanya konflik pembebasan lahan dengan masyarakat,” paparnya.(Fitri)
