Mojokerto, Kabarterdepan.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Jajaran Lapas Mojokerto pada Selasa (29/7/2025) mengikuti sesi Penguatan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi (RAT RB) secara virtual, sebuah langkah strategis untuk memastikan implementasi Reformasi Birokrasi berjalan efektif dan terukur.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini dirancang untuk membekali setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan pemahaman komprehensif. Tujuannya adalah agar penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Tahunan RB dapat dilakukan secara tepat sasaran, terintegrasi, dan selaras dengan delapan area perubahan Reformasi Birokrasi.
Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penataan organisasi, tata laksana, manajemen SDM, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Penguatan ini menjadi krusial agar setiap program dan inisiatif RB di Lapas Mojokerto tidak hanya formalitas, melainkan benar-benar berdampak positif pada kinerja dan pelayanan.
Narasumber dalam sesi penguatan tersebut menekankan pentingnya menyusun rencana aksi yang konkret dan berorientasi hasil. Hal ini berarti setiap butir rencana tidak hanya berupa tujuan umum, tetapi harus memiliki indikator yang jelas, terukur, dan mampu diimplementasikan dalam setiap lini kerja di Lapas Mojokerto.
“Reformasi Birokrasi bukan hanya dokumen administratif, melainkan upaya nyata untuk meningkatkan kualitas layanan publik, integritas, serta efisiensi birokrasi,” tegas salah satu pemateri.
Kalapas Mojokerto Rudi Kristiawan menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjalankan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan.
“Kami di Lapas Mojokerto siap mendukung penuh program RB dan menjadikan RAT RB sebagai pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas serta pelayanan yang lebih profesional dan akuntabel,” ujarnya.
Dengan mengikuti kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Lapas Mojokerto dapat semakin solid dan terarah dalam menjalankan Reformasi Birokrasi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, dan bebas dari KKN. (*)
