Kota Mojokerto, kabarterdepan.com – Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025 Kota Mojokerto harus memperhatikan 2 kebutuhan mendasar masyarakat, yakni pendidikan dan kesehatan.
Hal itu dikatakan anggota DPRD Kota Mojokerto Wahyu Nur Hidayat, Sabtu (24/8/2024). Menurutnya, pendidikan dan kesehatan itu merupakan 2 hal utama sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu penganggaran di dua sektor tersebut harus menjadi prioritas.
“Karena kondisi Kota Mojokerto ini kurang sehat untuk penganggaran, makanya kemarin kita maklumi, tetapi jangan sampai kebutuhan dasar itu terganggu,” katanya, Sabtu (24/8/2024).
Dijelaskannya, memang benar untuk biaya pendidikan tingkat SD dan SMP di Kota Mojokerto digratiskan, namun masih keluhan dari masyarakat terkait biaya tambahan lainnya.
“Istilahnya itu jangan sampai menjadi beban ke masyarakat karena layanan dasar itu harus disiapkan oleh pemerintah. Terutama di Kota Mojokerto ini SD dan SMP harus di ayomi oleh Pemkot biarpun anggarannya sangat terbatas untuk tahun 2025,” terangnya.
Politikus PKB ini juga meminta kepada kepala sekolah (Kepsek) untuk mengurangi atau meniadakan sama sekali untuk biaya-biaya tambahan. Wahyu juga berharap tidak ada refocusing anggaran yang diambil dari anggaran Pendidikan yang minimal 20 persen dari APBD.
“Harus (20 persen), kalau yang lainnya mungkin kena refocusing, pengurangan, dan efisiensi, kalau bisa pendidikan jangan (direfocusing),” imbuhnya.
Soal Pendidikan, Wahyu juga meminta ada perhatian lebih kepada kesejahteraan guru honorer di Kota Mojokerto.
“Guru-guru honorer juga diperhatikan oleh pemerintah kota, jangan sampai yang sudah lama honorer itu tidak diperhatikan, bahkan kalau ada peluang untuk diangkat ya segera diangkat, jangan sampai dibiarkan,” terangnya.
Soal sektor kesehatan, Wahyu yang juga juri bicara Tim Banggar DPRD Kota Mojokerto ini juga melihat tatanan anggaran Kesehatan di kota Mojokerto juga berat. Namun hal itu kemudian jangan sampai meninggalkan kesulitan di masyarakat.
Ia mengaku mendapat keluhan dari masyarakat bahwa ada yang saat warga berobat dengan BPJS atau yang lain, alasannya tidak diterima atau expired atau harus memperbarui akhirnya mereka membayar.
“Keluhan masyarakat diperhatikan, jangan sampai keluhan itu semakin melebar, kalau bisa diperkecil lagi,” harapnya.
Sektor pendidikan dan kesehatan itu sengaja dipelototi oleh anggota DPRD Kota Mojokerto. Tujuannya untuk kepentingan mendasar masyarakat.
“2 itu yang saya pelototi, memang secara teknis mungkin ada beberapa, tetapi jangan terlalu memberatkan masyarakat, bagaimana solusi terbaik karena pemerintah Kota sudah berusaha untuk membackup,” pungkasnya. (Adv)
